“Semuanya harus ikut berperan sabilulungan mendeteksi dan meredam potensi konflik yang akan muncul. Karena, jumlah pemilih di Kabupaten Bandung dalam pilkada serentak ini paling banyak se-Indonesia. Tentunya kemungkinan konflik pasti ada,” ujar Dadang M. Naser.
DARA | BANDUNG – Bupati Bandung Dadang M. Naser menghadiri Forum Koordinasi Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan dan Desa Dalam Rangka Deteksi Dini Terhadap Potensi Konflik Sosial pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Bandung yang berlangsung di Balroom Sunshine Hotel, Soreang, Selasa (11/8/2020)
Pada giat yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung ini, menghadirkan narasumber dari jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Badan Kesbangpol, Bawaslu dan KPU Kabupaten Bandung, melibatkan peserta secara bertahap dari unsur Camat, Danramil, Kapolsek, Kanit Pol PP, Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas se-Kabupaten Bandung.
Dalam pemaparannya, Dandim 0624 Kabupaten Bandung Letkol Inf Donny Ismuali Bainuri, mengatakan kegiatan rakor deteksi dini ini menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengantisipasi konflik yang mungkin akan terjadi saat pilkada nanti.
Dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak dan karakter masyarakat yang beragam, kata Donny Bainuri potensi konflik pasti ada.
“Saya memandang, potensi konflik ini akan muncul diantaranya dari fanatisme kubu pasangan para calon, kampanye hitam, politik uang, sebaran berita hoax dan juga masalah netralitas penyelenggara dan juga aparat. Domain potensi konflik ini kemungkinan besar akan muncul. Dan tentunya harus menjadi perhatian kita bersama untuk kita eliminir, menciptakan kondusifitas wilayah,” ungkap Donny.
Dinamika dalam proses demokrasi, kata Donny pasti ada. Tapi yang perlu diingat adalah segala sesuatunya ada aturan mainnya. “Dengan adanya rakor ini, akan makin meningkatkan sinergitas antara semua pihak dan perlu dioptimalkan, sehingga penyelenggaraan pilkada tahun ini bisa terlaksana dengan sukses tanpa ekses,” harapnya
Sementara Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, mengungkapkan sembilan indikator dalam mendukung keberhasilan pilkada. Antara lain adalah tingginya partisipasinya politik,
tidak ada konflik horisontal, pilkada berlangsung tapi tidak berdampak terhadap peningkatan penularan Covid-19.
Kemudian lanjutnya, suksesnya pikada itu terindikasi oleh minimnya pelanggaran, adu gagasan para paslon yang memunculkan ide atau gagasan tentang penanganan covid-19, memicu dan meningkatkan ekonomi.
“Indikator lainnya adalah sejauhmana komitmen para petugas pemilu dan pemilih dalam memenuhi protokol kesehatan. Pilkada juga akan sukse jika mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mereka tidak mengkritisi pilkada tanpa solusi, serta yang terakhir adalah masyarakat harus tahu proses pilkada dan dapat merasakan manfaat yang baik dari penyelenggaraan pilkada ini,” ujar Hendra.
Tampil pula narasumber lainnya, masing-masing adalah Danlanud Sulaiman, Kolonel Pnb Muhammad Nurdin dan Kajari Kabupaten Bandung, Paryono.
Semua keterlibatan narasumber dalam kegiatan rakor tersebut mendapatkan apresiasi dari Bupati Dadang Naser. Bupati mengatakan sinergitas antara pemerintah daerah dengan forkompimda jelang pilkada nanti sudah sangat baik.
Untuk kesuksesan pilkada, ujar bupati terkontribusi pula oleh peran ulama, aktivis pemuda, aktivis Ormas dan tokoh masyarakat lainnya. “Semuanya harus ikut berperan sabilulungan mendeteksi dan meredam potensi konflik yang akan muncul. Karena, jumlah pemilih di Kabupaten Bandung dalam pilkada serentak ini paling banyak se-Indonesia. Tentunya kemungkinan konflik pasti ada,” imbau bupati.
Untuk diketahui, diantara kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember mendatang, Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan jumlah pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS) terbanyak di Indonesia, yakni 2.499.135 pemilih serta 6.876 TPS.
Mengingat banyaknya jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung bersinergi dengan tiga pilar kecamatan dan desa untuk mendeteksi dini kemungkinan potensi konflik menjelang pelaksanaan pilkada serentak.***
