“Karena itu kami berharap ada kerja sama antar pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan tersebut. Karena kalau (jaringan) internet bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga penyedia layanan,” ujar Ineu Purwadewi Sundari.
DARA | BANDUNG – Covid-19 benar-benar mengubah tatanan kehidupan masyarakat, karena belum adanya obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Maka itu, masyarakat harus menjaga diri dari paparan virus tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan.
Tak hanya dewasa, anak-anak pun rentan terpapar Covid-19, karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring guna memutus mata rantai penyebaran virus corona baru. Namun, tidak seluruh guru maupun siswa mampu menjalankan PJJ, karena berbagai kendala, salah satunya jaringan internet.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengungkapkan, banyak orangtua murid yang terkendala jaringan internet, terutama yang berada di daerah pelosok.
“Karena itu kami berharap ada kerja sama antar pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan tersebut. Karena kalau (jaringan) internet bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga penyedia layanan,” ujar Ineu, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/8/2020).
Ineu tak menyangkal, banyak orangtua murid yang merasa berat menjalani PJJ, karena terkendala oleh biaya kuota internet yang cukup besar. Kemudahan jaringan internet harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jabar, mengingat kuota yang digunakan untuk PJJ cukup banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.
“Dana BOS (bantuan operasional sekolah) bisa untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu atau bila ada yang memiliki jaringan internet baik bisa digunakan secara bersama-sama,” jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Dewan tengah membahas terkait PJJ, mengingat kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring ini kemungkinan akan berlangsung hingga akhir tahun mendatang. Di beberapa sekolah ada yang gurunya turun langsung menemui anak didiknya, legislatif ingin melihat apakah kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.
“Sekarang kan ada guru yang memberikan pelajaran secara langsung, tapi tidak dalam jumlah banyak di tempat-tempat yang dinilai bebas dari Covid-19. Itu juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah,” cetus Ineu.
Kebijakan PJJ merupakan bukti pemerintah melindungi kesehatan dan memenuhi hak pendidikan anak, karenanya Ineu meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menyediakan jaringan internet gratis saat waktu belajar anak yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Jabar.
“Yang pasti, pendidikan anak-anak di Jawa Barat harus tetap bisa berjalan ditengah pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak tetap sehat dan semua bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh,” pungkasnya.***
Editor: Muhammad Zein
