Pemerintah pusat akan menurunkan bantuan sosial sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan untuk karyawan swasta atau buruh yang memiliki upah dibawah 5 juta rupiah.
DARA | BANDUNG – Salah satu syarat untuk menerima bantuan sosial tersebut adalah karyawan swasta/buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaannya masih aktif sampai bulan Juni 2020.
Menyambut program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 ini, masyarakat sangat antusias dan terlihat beberapa bank mulai dipenuhi para karyawan swasta yang ingin membuka rekening tabungan agar bisa memperoleh bantuan sosial tersebut.
Ketua komisi D DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi mengatakan program tersebut bertujuan membantu perekonomian karyawan atau buruh yang beberapa waktu ini memang sempat terganggu akibat pandemi covid-19.
Meski demikian, Fahmi juga meminta pemerintah harus lebih jeli terutama soal mekanisme di lapangan, jangan sampai terjadi kekisruhan baru seperti bansos-bansos sebelumnya.
“Jangan ada data-data yang tidak valid atau tidak up to date, apalagi ada isu yang akan dapat bansos ini tuh hanya karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja,” kata Fahmi di Kantor Fraksi PKS, Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (19/8/2020).
Ia menyebut terkait syarat kepersertaan di BPJS Ketenagakerjaan itu sangat rawan, pasalnya di Kabupaten Bandung, tidak semua karyawan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, karyawan yang terdaftar itu jumlahnya tidak sampai 50 persen dari jumlah total karyawan yang ada di Kabupaten Bandung.
“Kita sudah pernah melakukan rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan, ternyata hanya sekitar 10 persen dari potensi karyawan yang ada di Kabupaten Bandung yang sudah tercover BPJS Ketenagakerjaan. Itu angkanya sangat sedikit, makanya kita genjot terus supaya semua karyawan bisa terdaftar, itu kan wajib,” jelas Fahmi.
Jika bantuan sosial untuk karyawan tersebut memang berdasarkan data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Fahmi menyebut itu akan sangat rawan, karena akan banyak karyawan yang tidak tercover, meskipun mekanisme, juklak dan juknisnya belum fix karena masih digodok.
“Dari informasi yang saya tangkap, nanti yang akan dapat itu karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, terus akan diberi bansos ini selama empat bulan, namun penyalurannya per dua bulan langsung ke rekening karyawan, nah ini harus kita awasi dengan ketat, karyawan kan sangat antusias, kita juga senang ada bantuan untuk masyarakat, tapi yang perlu dikhawatirkan memang tekhnis di lapangannya nanti,” kata Fahmi.
Saat ini, kata dia, Dinas Tenaga Kerja masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaannya, namun tetap harus antisipatif karena antusiasme tinggi dari para karyawan, sehingga banyak yang berbondong-bondong membuka rekening tabungan di bank dan menimbulkan kerumunan.
“Jangan sampai mereka datang ke bank dan membludak disana malah menimbulkan klaster baru, lagi covid-19 gini kan serba khawatir, saya mohon Disnaker akan bisa lebih antisipatif dalam hal ini,” pungkasnya.***
Editor: denkur
