Gonjang ganjing Pemilihan kepala Daerah alias Pilkada, antara lanjut atau ditunda, sempat menyeruak belakangan ini. Namun, akhirnya Pilkada tetap digelar meski tentu harus dengan pengetatan protokol kesehatan.
Covid-19 memang sangat ngaruh kepada segala sendi kehidupan, termasuk terhadap Pilkada ini. Ada yang mengkhawatirkan Pilkada akan memunculkan klaster baru, sehingga wabah corona terus menjalar. Namun, tampaknya tak ada jalan lain, Pilkada harus terus berjalan dan berharap semoga berlangsung aman dan lancar, lebih utama lagi ‘ya itu tadi tidak kemudian memunculkan klaster baru penyebaran covid-19.
Tahapan demi tahapan sudah dilalui, dan kini sudah sampai pada tahapan pengundian nomor urut pasangan calon. Setelah itu terus bergulir, termasuk masa kampanye. Hanya, sudah dipastikan masa kampanye pilkada kali ini akan dilakukan melalui daring atau virtual. Masyarakat belum tahu seperti apa kampanye virtual.
Mencari pemimpin daerah memang tak kalah serunya dengan pemilihan presiden. Suasana politiknya sangat dinamis. Bahkan, tak urung memunculkan riak-riak perhelatan demokrasi yang panas.
Para pasangan calon harus kerja keras melakukan langkah-langkah untuk meraih simpatik rakyat. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari melancarkan program-program sosial dadakan hingga gelar pertemuan-pertemuan baik terbuka maupun tertutup. Blusukan pun tak urung dilakukan, meski terkadang hanya disambut senyuman masyarakat yang dikunjungi.
Apa boleh buat, Pilkada memang harus mengubah prilaku orang yang maju jurit menjadi calon. Tadinya tak pernah datang mengunjungi warga, sekarang harus kesana. Awalnya tak murah senyum jika disapa, sekarang harus ramah ke setiap orang.
Lalu, bagaimana rakyat milih pemimpinnya? Tentu tak ada prasyarat mutlak yang dipegang rakyat, sebab baginya siapa saja silahkan jadi pemimpin, yang penting sosok yang benar-benar mau memperjuangkan nasibnya. Begitulah argumen klasik yang dimiliki rakyat hingga sekarang.
Perbaikan nasib yang dimaksud rakyat tentu saja terkait dengan ekonomi atau kesejahteraan. Namun, tak satupun pasangan calon yang bisa menjamin jika mereka terpilih kesejahteraan rakyat akan benar-benar tercapai.
Banyak indikator yang jadi syarat peningkatan ekonomi, dan itu tidak mudah. Pasalnya, sebagai bupati atau walikota, tentu upaya perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan rakyat harus melalui proses baku prosedur pemerintahan. Tidak begitu saja diberikan, seperti orangtua memberi uang kepada anaknya.
Tapi paling tidak, bupati atau walikota terpilih mampu memprioritaskan program-programnya yang mengarah kepada perbaikan ekonomi rakyat tadi. Seperti apa bentuknya?
Pemerintah pusat sudah menggulirkan berbagai program seperti itu, sehingga ini kesempetan bagus bagi para pemimpin daerah terpilih untuk larut dalam program itu dengan segala kesungguhannya untuk memperjuangkan rakyat.
Hingga apada akhirnya, rakyat hanya bisa berharap dalam sebuah penantian, semoga pilihannya tidak mengecewakan.***
