Heboh soal akan terjadi tsunami setinggi 20 meter di Pantai Selatan Jawa. Itu hasil kajian dari perguruan tinggi yang dibenarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Lalu apa yang harus diperbuat?
DARA | GARUT – Kelompok Kajian Masyarakat Peduli Bencana (KKMPB) melakukan kajian mitigasi bencana tsunami di pantai selatan Garut. Hasilnya muncul beberapa rekomendasi yang akan disodorkan kepada pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana tsunami di pantai Selatan Garut.
Koordinator KKMPB, Yudi Indratno, mengatakan, ada tiga rekomendasi yang harus pemerintah daerah lakukan dalam upaya mitigasi bencana yaitu melakukan rencana tindak kontijensi tsunami, kemudian mengidentifikasi rencana tempat evakuasi, dan yang terakhir melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat terdampak di tujuh kecamatan di sepanjang pantai Selatan Garut.
“Tiga rekomendasi ini harus segera dilakukan. Pasalnya, hingga sekarang belum ada pihak yang bisa memperkirakan kapan tsunami ini terjadi,” ujarnya saat ditemui Kedai Kopituin, Jalan Patriot, Kabupaten Garut, Rabu (30/9/2020).
Menurut Yudi, rencana tindak kontijensi tsunami menjadi bagian dari rencana mitigasi paling penting, sebab tindak kontijensi mengatur tentang kebijakan dan strategi mitigasi, perencanaan sektoral hingga rencana tindaklanjut.
Yudi juga menyebut, rencana tindak kontijensi ini nantinya harus disepakati oleh stakeholder terkait yang telah diidentifikasi akan mengambil peran dalam upaya mitigasi tsunami.
Semua stakeholder pun sudah mendapatkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam rencana kontijensi karena telah disusun dalam perencanaan sektoral dan tindaklanjutnya.
“Rencana kontijensi ini bersifat detail, kebijakannya seperti apa, strategi pelaksanaannya bagaimana hingga tupoksi masing-masing stakeholder dan tindaklanjutnya semua tersusun. Lalu, ini disepakati semua pihak dan ditandatangani bersama sebagai bentuk kesepakatan,” ujarnya.
Sementara terkait identifikasi rencana tempat evakuasi, terang Yudi, secara teknis pemerintah daerah harus sudah mulai melakukan identifikasi rencana tempat evakuasi dengan scenario berlapis. Pihaknya pun melihat, minimal ada tiga titik evakuasi yang disiapkan pemerintah dengan pola 247.
“Ada titik evakuasi 2 kilometer dari bibir pantai, 4 kilometer dan 7 kilometer, disesuaikan dengan kontur tanah. Karena, ada daerah pemukiman di dekat pantai yang dekat dengan daerah perbukitan, ada juga yang jauh dari perbukitan,” katanya.
Yudi menambahkan, kelompok kajiannya telah melakukan kajian awal terkait titik evakuasi melalui peta kontur tanah di sepanjang garis pantai Garut Selatan. Menurutnya, tiap-tiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Karenanya, perlu juga kajian lapangan untuk melihat langsung kondisi di sepanjang pantai Selatan Garut, terutama daerah yang padat penduduk.
Selain dua langkah diatas, lanjut Yudi, rekomendasi lainnya adalah soal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Poin pentingnya, sosialisasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan mengingat, hingga saat ini tidak ada yang bisa memastikan waktu terjadinya tsunami.
“Agar berkelanjutan, sosialisasi dan edukasi haruslah menjadi program pemerintah yang berkelanjutan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama yang dipandang mampu menjadi agen perubahan di masyarakat,” ujarnya.***
Editor: denkur
