Bupati Bandung Barat Aa Umbara menyatakan, pengesahan Omnibus Law oleh DPR sangat merugikan buruh. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD sejak lama menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat.
DARA | BANDUNG – “Tentu saja kami sangat mendukung buruh. Karena ini masyarakat KBB ingin keadilan,” tegas Umbara, disela-sela aksi demo buruh Gedung DPRD KBB, Selasa (5/10/2020).
Dukungan yang diberikan Pemkab Bandung Barat dan DPRD KBB tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap Omnibus Law yang ditolak buruh.
Sebenarnya, Umbara tidak berharap ada aksi demo disaat pandemi COVID-19 masih merebak. Dikhawatirkan, malahan menjadikan klaster baru, terlebih Bandung Barat sudah dinyatakan zona merah.
Menurutnya, kerumunan seperti ini seharusnya dihindari. Pemerintah pusat dan daerah alangkah baiknya fokus saja tentang bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
“Mudah-mudahan dengan demo di seluruh daerah, para pimpinan pusat bisa membatalkan (UU Cipta Kerja),” harapnya.***
Editor: denkur
