Sejumlah Ruas jalan Ditutup, Ribuan Buruh di Cianjur Gelar Demo Tolak UU Omnibus Law

Selasa, 6 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto> Purwanda/dara.co.id

Foto> Purwanda/dara.co.id

Ribuan buruh dan pekerja di Kabupaten Cianjur yang tergabung dalam Aliansi Buruh Cianjur berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menolak pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), Selasa (6/10/2020).


DARA | CIANJUR – Mereka menggelar aksi mogok kerja secara massal dan melumpuhkan semua kegiatan perusahaan. Aksi buruh juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan di dalam kota Cianjur ditutup.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur, Hendra Malik, mengatakan, seluruh buruh dan pekerja yang turun ke jalan terdiri dari lima serikat. Mereka menggelar aksi untuk menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Kita akan melumpuhkan semua industri yang ada di Kabupaten Cianjur. Targetan kami hingga tuntutan dikabulkan. Kami akan sweeping,” ujar Hendra kepada wartawan, Selasa 6/10/2020)

Menurutnya, aksi mogok kerja tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia lantaran RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut jelas merugikan buruh se-Indonesia dan harus dicabut pemerintah.

“Klaster kertenagakerjaan itu ingin dicabut jangan masuk Ombinus Law,” katanya.

Mereka menuntut ada beberapa poin yang harus dihapuskan dari RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satu yang paling krusial itu adalah soal status pekerja dan penghasilan pekerja.

“Paing krusial itu status pekerja, penghasilan pekerja, karena di Omnibus Law itu tidak ada pekerja tetap, kontrak semua, terus UMK juga nanti dihapuskan. Terus jaminan sosial yang lainnya juga belum tentu ada,” jelasnya.

Hendra berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan pekerja dan buruh. Seharusnya undang-undang yang baru itu lebih baik daripada undang-undang sebelumnya, tapi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai lebih buruk.

“Jadi ini benar-benar pemerintah pro-investor sementara buruh sebagai rakyat sudah tidak diperhatikan,” ungkapnya.

Ribuan buruh sampai saat ini masih melakukan aksi dengan berorasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cianjur.

Sementara itu, Gedung DPRD Kabupaten Cianjur mendapat penjagaan ketat aparat kepolisian dari Polres Cianjur dan Batalyon B Pelopor Cipanas. Ada 2 unit water canon disiagakan pula.***

Editor: denkur

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah
Musrenbang dan RKPD Kota Sukabumi Sudah Diteken, Selaraskan Visi Pembangunan
Pisah Sambut Bupati Sukabumi Dimeriahkan Gelaran Budaya Rakyat
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan
Hearing dengan HMI, DPRD Kota Sukabumi Tanggapi Isu Ketidak Normalan PAD
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 08:42 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Paripurna, Setujui Raperda Pajak dan Restribusi Daerah

Jumat, 18 April 2025 - 08:34 WIB

Musrenbang dan RKPD Kota Sukabumi Sudah Diteken, Selaraskan Visi Pembangunan

Kamis, 17 April 2025 - 18:48 WIB

Pisah Sambut Bupati Sukabumi Dimeriahkan Gelaran Budaya Rakyat

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Kamis, 17 April 2025 - 10:53 WIB

Pemkab Cirebon Lindungi Buruh, Jaga Investasi! Isu Outsourcing dan Hak Pekerja Jadi Sorotan

Berita Terbaru