Masyarakat wilayah timur Kabupaten Cirebon masih mengluhkan pelayanan administrasi kependudukan. Terungkap saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
DARA | CIREBON – Pelayanan administrasi kependudukan, baik pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), dan akte kelahiran masih dikeluhkan masyarakat.
Kondisi itu jadi aspirasi masyarakat dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, Senin (2/11/2020).
Menurut Cakra, reses yang berlangsung di Desa Buntet dan Japurabakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon banyak menyerap aspirasi dari masyarakat. Terutama terkait pelayanan administrasi kependudukan yang prosesnya dianggap sulit dan tidak instan, hingga membuat warga kesal.
Seharusnya, kata Cakra, pemerintah memberikan kemudahan layanan pembuatan KTP, KK dan akte lahir bagi masyarakat, sehingga keluhan semacam itu tidak lagi ditemukan. Itu layanan dasar yang harus diberikan pemerintah.
Ketika masih dipersulit, maka kehadiran pemerintah dipertanyakan. Pasalnya, dokumen tersebut merupakan objek vital bagi masyarakat.
Politisi Gerindra ini juga mempertanyakan kenapa masih saja dipersulit. Padahal, pemerintah daerah melalui Bupati Cirebon, sudah mengintruksikan agar dipermudah. Namun, masih banyak yang menyampaikan perlunya kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan ini.
Artinya, masih banyak persoalan, sehingga Cakra yang menduduki Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon itu, akan mendorong Pemda memberikan akses kemudahan.
“Dipermudahlah, jangan sampai membuat ribet warga. Kami pastikan, akan mendorongnya agar pembuatan dokumen tersebut dipermudah pemerintah,” tegasnya.
Cakra menjelaskan, memang dari dua titik reses yang sudah ditempuhnya, tidak semata berkisar pada layanan pembuatan dokumen KTP saja. Tapi banyak juga untuk proyek kegiatan fisik yang menjadi aspirasi masyarakat.
Seperti, dari Desa Jepurabakti, ada usulan untuk melakukan rabat beton jalan poros desa. Kemudian normalisasi Sungai Cimanis, renovasi jembatan dan TPT Sungai Agung.
Sedangkan dari Desa Buntet, aspirasinya yakni agar menghotmix jalan, kemudian pembuatan jembatan, pembuatan senderan atau TPT, pembuatan TPS, rutilahu, dan normalisasi Sungai Cikanci.
“Tidak kalah pentingnya juga aspirasi untuk PJU. Di Desa Buntet saja, ada 80 titik kebutuhan PJU. Kemudian di Desa Jepurabakti, ada 60 titik PJU,” kata Cakra.
Aspirasi yang diserap itu akan menjadi bahan untuk dibahas dengan dinas-dinas terkait, terutama yang menjadi mitra kerjanya di Komisi II dan akan memperjuangkannya untuk direalisasikan.***
Editor: denkur
