Puluhan guru bantu datangi bupati. Meminta perhatian Bupati Garut terkait honor guru bantu yang selama 11 bulan ini tidak diterima.
DARA | GARUT – Status guru bantu itu telah diangkat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2005 lalu.
Perwakilan Guru Bantu, Mumud, mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi kantor Bupati Garut untuk meminta perhatian Bupati Garut terkait honor guru bantu yang selama 11 bulan ini tidak diterima oleh para guru bantu.
”Ada 63 guru bantu yang biasanya menerima honor dari pemerintah sebesar Rp2.200.000 perbulan yang pada tahun ini tidak menerima” ujar Mumud yang juga guru di SD Karyamekar itu di Kantor Bupati Garut, Senin (9/11/2020).
Menurut Mumud, beberapa upaya telah dilakukan melalui bantuan dari salah satu anggota dewan propinsi untuk diusulkan anggaran honor guru bantu dalam perubahan diadakan, namun hingga ketuk palu anggaran perubahan APBD perubahan Propinsi Jawa Barat ternyata tidak ada.
“Untuk itu, kami meminta kepada bapak bupati memberikan arahan dan petunjuk bagaimana agar bisa membantu apa yang menjadi kendala kami yang dirasakan saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan, meminta maaf kepada para guru bantu honorer atas kejadian ini. Menurut Rudy, selama ini Pemkab Garut beranggapan bahwa anggaran program guru bantu dari provinsi Jawa Barat tersebut berjalan seperti biasanya.
“Saya merasa Kaget ketika anggaran untuk biaya honor guru bantu dari provinsi tidak ada dalam draf anggaran, upaya juga diusulkan kembali untuk dianggarkan di perubahan, itu pun tidak ada juga, padahal Pemkab Garut tahun ini mendapat bantuan anggaran hampir Rp9 milyar lebih untuk pengadaan pembangunan TPT ( Tanggul Penahan Tanah ), tapi kenapa buat guru bantu tidak ada” katanya.
Untuk itu, ujar Rudy, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut akan melayangkan surat kejelasan atas posisi guru bantu yang ada saat ini.
“Kita akan melayangkan surat juga kesanggupan provinsi Jawa Barat tentang kelangsungan keberadaan guru bantu ini, apabila ada pernyataan ketidaksanggupan Pemprov Jabar terkait guru bantu ini, Pemkab Garut siap untuk mengakomodir sesuai ketentuan yang berlaku” ucapnya.
Rudy menyebut, jika keberadaan guru bantu sangat penting dalam membangun pendidikan di kabupaten Garut. Namun begitu, lanjutnya, untuk penyelesaian masalah ini harus melalui mekanisme yang jelas dan sesuai aturan yang ada.
“Makanya saya instruksikan Kadisdik Garut untuk meminta kejelasan keberadaan guru bantu yang ada di kabupaten Garut melalui surat resmi dari Pemkab Garut,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Totong, S.Pd, M.Si, menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dengan menyampaikan usulan anggaran untuk guru bantu pada anggaran 2020. Selanjutnya pada bulan Juni 2020, pihaknya pun kembali mengajukan anggaran guru bantu untuk APBD tahun 2021.
Kemudian, lanjut Totong, pada tanggal 13 Juli 2020, pihaknya juga kembali mengajukan anggaran guru bantu di perubahan APBD Provinsi Jawa Barat yang usulannya ditandatangai langsung oleh Bupati Garut.
“Berbagai upaya itu kami telah lakukan untuk memperjuangkan para guru bantu, termasuk support dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Garut yang tahun ini anggarannya ditiadakan oleh provinsi Jawa Barat” ujarnya.***
Editor: denkur
