Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung mengklarifikasi terkait ramainya berita jual beli akta cerai palsu pada aplikasi marketplace online.
DARA | BANDUNG – Humas PA Soreang, Suharja mengatakan, awalnya jual beli akta cerai palsu tersebut diketahui salah satu pegawai PA Soreang yang sedang membuka aplikasi marketplace. Tiba-tiba muncul ada sebuah akta cerai yang dikeluarkan oleh PA Soreang.
“Setelah kami cek, kami teliti lebih lanjut ternyata nomer perkaranya sama dengan data yang terdaftar di kami. Entah bagaimana kok bisa, sedangkan dari kantor kami sudah mengeluarkan akta cerai untuk putusan tersebut,” ujar Suharja di kantornya, Rabu (18/11/2020).
Di aplikasi marketplace, akta cerai palsu tersebut diperjualbelikan. Bahkan, harganya sampai Rp1.550.000. Sedangkan untuk mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama itu ada prosedurnya, dari mulai pendaftaran, pelaksanaan sidang, menunggu ketetapan hukum, sampai kemudian akta cerai tersebut keluar.
Suharja menilai, dari apa yamg dilihatnya, berarti ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau ribet dan direpotkan dengan mengikuti prosedur yang seharusnya.
“Mungkin itu ada orang-orang yang nggak mau ribet mengikuti pendaftaran, berkali-kali sidang, atau mengantri lama sehingga memilih cara-cara instan seperti itu,” tambahnya.
Menurut Suharja, setelah mendapatkan informasi adanya jual beli akta cerai tersebut, pihaknya melalui tim advokasi PA Soreang langsung bergerak cepat menindaklanjutinya, karena PA Soreang merasa sangat dikecewakan dengan kejadian tersebut.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan melakukan siaran pers melalui website resmi PA Soreang. Ketua PA Soreang, Mahrus menyampaikan tiga hal, pertama, produk akta cerai yang dikeluarkan PA Soreang yang diperjualbelikan di marketplace itu murni dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kedua, PA Soreang tidak bertanggung jawab atas penerbitan produk akta cerai yang mirip akta cerai yang diterbitkan oleh PA Soreang yang ilegal alias tidak melalui proses pendaftaran dan persidangan perkara cerai di PA Soreang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, pihak PA Soreang mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak tergiur melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memperjualbelikan akta cerai atau melakukan transaksi jual beli akta cerai di marketplace yang jelas-jelas itu merupakan tindakan yamg ilegal dan melanggar hukum.
Permasalahan ini sebenarnya merupakan masalah nasional yang sudah lama terjadi, lanjut Suharja, hanya saja selama ini belum mengemuka, namun karena saat ini kejadiannya menyangkut PA Soreang, jadi permasalahan ini viral di Kabupaten Bandung.
“Kita semua dari pihak PA Soreang sudah bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk para panitera-panitera se Indonesia sudah berkoordinasi, kita sudah melaporkan masalah ini ke tingkat yang lebih atas, jadi kita tinggal menunggu langkah selanjutnya,” tambah Suharja.
Terkait langkah hukum yang akan diambil, pihaknya masih menunggu keputusan dari tingkat atas, sebab permasalahan ini terjadi di seluruh Indonesia, sehingga yang dirugikan bukan hanya PA Soreang, tetapi seluruh PA yang ada di Indonesia.
Sementara itu, seorang pria yang tengah menunggu sidang perkara cerainya, Ahmad Hidayat (32) mengaku belum mengetahui terkait adanya aplikasi yang memperjualbelikan akta cerai. Namun, ia merasa sangat tidak setuju dan menyayangkan jika memang hal tersebut terjadi.
“Sayang sekali kalau ada kayak gitu, saya aja disini capek antri dari pagi, nunggu dari daftar sampai dapat panggilan, masa ada yang curang kayak gitu,” katanya.
Ahmad memilih melakukan perceraian sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dibanding memilih cara instan membeli akta cerai secara online.
“Nggak mau, lebih baik seperti ini saja, ada perjuangannya,” tambahnya.
Menurutnya, dengan melakukan perceraian sesuai prosedur juga tidak terlalu mahal dan memakan waktu lama. Selain itu, daftar sendiri ke pengadilan agama lebih aman dan pasti.
“Saya daftar seminggu lalu, terus hari ini ada panggilan sidang, katanya dua tiga kali sidang udah beres kok. Bayarnya sesuai jarak rumah ke pengadilan, kalau saya bayar sekitar 900 ribu soalnya rumah agak jauh di Ciwidey,” ujarnya.***