Ditengah lesunya sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah kian gencar menurunkan bantuan sosial (bansos) berupa sembako. Lalu, bagaimana nasib pedagang sembako eceran?
DARA | BANDUNG – Belakangan bansos itu berupa bahan kebutuhan pokok alias sembako. Fenomena ini ternyata banyak dikeluhkan para pedagang sembako kecil dan eceran, sebab omset mereka menurun drastis akibat melorotnya daya beli masyarakat.
Seorang pedagang beras eceran, Dani Ramdani (34), warga Kampung Cukang Haur, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, mengakui kondisi tidak baik tersebut.
Menurutnya, sudah lebih dari enam bulan sejak adanya pandemi Covid-19 omsetnya menurun drastis.
“Sekarang mah usaha lagi ancur-ancuran, pembeli sepi,” ujarnya ketika ditemui di warungnya, Minggu kemarin (22/11/2020).
Dani mengatakan, sebelum adanya covid-19, omset per minggu rata-rata satu ton. Namun, setelah adanya pandemi covid-19 terutama setelah banyaknya bansos kebutuhan pokok dari pemerintah, per minggu hanya mendapat omset tiga kwintal.
“Omset saya turun hingga 70%, terjun bebas ini mah,” tambahnya.
Namun demikian, Dani sangat mengerti kondisi masyarakat yang serba sulit saat ini, sehingga memang bantuan sosial tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.
Hanya saja, ia berharap pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai (BLT) saja, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Jika bantuan sosial dari pemerintah berupa sembako, itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sedangkan pedagang kecil seperti saya malah terhimpit. Jadi baiknya bansos itu ya dikonversikan dalam bentuk uang tunai,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Islam Nasional (UIN) Bandung, Setia Mulyawan mengatakan, sejak awal sudah memprediksi, ketika bantuan sosial dari pemerintah diturunkan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, maka akan ada rantai ekonomi yang tidak menikmati margin yaitu para pelaku usaha mikro. Padahal, pelaku usaha mikro tersebut jumlahnya hampir 99 persen dari total pelaku usaha nasional.
“Memang, dari awal saya sih lebih setuju polanya berupa bantuan langsung tunai (BLT). Jadi diberikan kepada masyarakat dalam bentuk cash. Namun, dalam implementasinya ternyata ada potensi penyimpangan. Beberapa kasus ada pemotongan oleh oknum-oknum yang nakal, akhirnya pemerintah mengambil pola diberikan dalam bentuk paket sembako,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Setia menjelaskan, jika bantuan sosial diberikan dalam bentuk barang kebutuhan pokok, otomatis potensi bisnis para pelaku usaha mikro tidak akan berjalan lancar.
Potensi pasar mereka secara tidak langsung terambil oleh para pengusaha besar yang mendapat tender proyek pengadaan barang kebutuhan pokok tersebut.
“Kalau bantuan berupa paket sembako itu kan sifatnya lelang tender, dimana pemerintah sebagai pemilik anggaran berhubungan langsung dengan para pengusaha besar sebagai hole seller. Sedangkan pelaku usaha mikro menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh margin, karena dipotong rantai distribusinya,” jelasnya.
Hal tersebut, menurut Setia merupakan salah satu dampak buruk dari pemberian bansos berupa barang kebutuhan pokok.
Menjaga agar pelaku usaha mikro tidak semakin terpuruk, menurut Setia, sebaiknya bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang tunai. Hanya saja pemerintah harus mengawasi aparaturnya supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam realisasinya.
Jika pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), disana ada potensi pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu ditopang oleh sektor konsumsi. Konsumsi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.
Lebih jauh, Setia memaparkan, jika bansos yang diterima berupa sembako, konsumsi rumah tangga jadi tidak meningkat karena daya beli menurun. Tapi kalau bansos berupa BLT yang meningkat adalah daya beli masyarakat, bukan semata-mata kebutuhan pokoknya saja yang terpenuhi.
“Kalau ada daya beli yang meningkat berarti ada potensial market yang terbuka. Ini yang diharapkan bisa memicu menjadi triger, menjadi stimulus bagi bergeraknya sektor riil di masyarakat, jadi demand sidenya tercipta dari peningkatan konsumsi masyarakat tersebut,” ujarnya.
Sebetulnya kalau dilihat trennya, lanjut Setia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal dua di tahun 2020 ada di angka minus 5,32 persen. Namun, di kuartal tiga ada penurunan minus menjadi minus 3,49 persen.
“Jadi dari sisi ini sebetulnya ada perbaikan pertumbuhan ekonomi. Cuma ya itu tadi, alangkah lebih baiknya kalau pertumbuhan itu juga diikuti oleh kemerataan. Jadi multiplayer efeknya harus lebih besar, dengan BLT itu, harapannya multiplayer efeknya akan lebih besar karena sektor usaha yang juga menjadi hidup dan bergairah karena ada daya beli. Kalau hanya dari konsumsi itu, ada kelompok masyarakat yang sebagian besar yang jumlahnya justru sangat besar yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh margin,” ujarnya.***
Editor: denkur
