Dinilai Kurang Menjanjikan, Petani di Daerah Ini Kurang Minat Jadi Petani Kedelai

Senin, 4 Januari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pjs Sekda Kabupaten Bandung, Tisna Umaran (Foto: Humas Pemkab bandung)

Pjs Sekda Kabupaten Bandung, Tisna Umaran (Foto: Humas Pemkab bandung)

Dinilai tidak memiliki prospek bisnis yang menarik, jumlah petani kedelai di Kabupaten Bandung sangat sedikit. Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah harga.


DARA – Jadi, kalau harga menarik maka petani akan berimprovisasi. Karena hal itu berhubungan langsung dengan pendapatan, kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Tisna Umaran.

“Harga Pemulihan Pemerintah (HPP) untuk kedelai Rp8 ribu. Seharusnya, dengan HPP segitu, ya dibeli (kedelai) sama pemerintah. Sekarang sudah ditetapkan harganya, tapi tidak dibeli,” ujar Tisna saat ditemui di Kantor Setda Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (4/1/2021).

“Masyarakat petani yang dikasih bantuan benih, dipersilahkan untuk menjual dan bekerjasama dengan industri pengolahan tahu dan tempe,” imbuhnya.

Disisi yang lain, ungkap Tisna, budidaya kedelai lebih susah dan ribet dibandingkan dengan proses budidaya dari komoditas yang lain. Misalnya harus pakai kapur dan terlalu banyak hama penyakitnya, seperti ulat daun.

“Jadi dua kondisi itu yang tidak mendukung swasembada kedelai. Nah di Kabupaten Bandung, petani lebih ingin menanam kedelai tapi dipungut muda, jadi kacang bulu, karena waktunya lebih cepat dan harganya lebih bagus dibandingkan untuk kedelai untuk industri tahu,” tutur Tisna.

Kabupaten Bandung itu, sebetulnya bukan daerah sentra kedelai. Karena memang minat petani untuk menanam kedelainya minim. Jika ada bantuan, barulah petani mau menanam kedelai.

Tisna mengungkapkan bahwa industri lebih tertarik menggunakan kedelai impor. Katanya, karena kualitas kedelainya seragam, ketersediaannya banyak dan harganya relatif tidak jauh beda dengan kedelai lokal. Kedepan, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan kedelai.

“Kita komunikasi dengan pusat, ini loh titik permasalahannya disini. Regulasi kita tidak memungkinkan kita akan membeli, ada lembaga khusus yaitu Bulog, kita dari pemerintah daerah mengusulkan ke pusat, ini yang diperbaiki. Pemkab tidak bisa menentukan sendiri, kecuali punya dana yang besar dibeli oleh BUMD,” ujar Tisna.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan
Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat
Pertamina Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pastikan Pasokan BBM Mudik Masyarakat Aman
Sidak ke Mal Pelayanan Publik, Jeje Sebut Lahannya Kurang Besar
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Kamis 06 Maret 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Kamis 06 Maret 2025
Ketua Dewan Bandung Barat Bertemu Bupati Jeje, Bilangnya Bahas Efisiensi Anggaran
Komplek Kantor Pemkab Bandung di Soreang Kumuh, Ini Kata Wabup Ali Syakieb
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 6 Maret 2025 - 16:15 WIB

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan

Kamis, 6 Maret 2025 - 12:54 WIB

Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat

Kamis, 6 Maret 2025 - 12:23 WIB

Pertamina Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pastikan Pasokan BBM Mudik Masyarakat Aman

Kamis, 6 Maret 2025 - 12:18 WIB

Sidak ke Mal Pelayanan Publik, Jeje Sebut Lahannya Kurang Besar

Kamis, 6 Maret 2025 - 08:13 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Kamis 06 Maret 2025

Berita Terbaru

NASIONAL

Ini Pesan KH Ma’ruf Amin kepada Pengurus PWI Jaya

Kamis, 6 Mar 2025 - 18:58 WIB

Kepala DPMD Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi (Foto: diskominfo Kabupaten Bandung)

BANDUNG UPDATE

Ratusan Desa di Kabupaten Bandung akan Dimekarkan dan Jadi Kelurahan

Kamis, 6 Mar 2025 - 16:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025. (Foto: BPMI Setpres)

HEADLINE

Pemerintah akan Bangun Sekolah Rakyat

Kamis, 6 Mar 2025 - 12:54 WIB