Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung Ema Sumarna menyatakan, bakal memperketat pengawasan dan penindakan di masa pembatasan kegiatan pada 11-25 Januari 2021.
DARA – Saat pembatasan kegiatan pada pekan depan di Kota Bandung ini, Ema mengaatakan tidak akan ada posko cek poin. Namun, pengawasan dan penindakan akan lebih tegas serta menambah jumlah personel yang terjun ke lapangan. Para petugas ini akan menyisir seluruh wilayah dari pusat kota hingga perbatasan.
“Kita sepakat tidak ada cek poin, tapi akan meningkatkan kualitas pengawasan dan penindakan. Pengetatan pengawasan dan penindakan yang jauh lebih optimal,” ucap Ema, usai rapat terbatas secara virtual dari Balai Kota Bandung, Jumat (8/1/2021).
Menurut Ema, Polri dan TNI juga sudah sepakat bakal meningkatkan pengawasan dan penindakan. Bahkan, mendeteksi terhadap gejala yang mengarah pada potensi kerumunan massa.
“Kita upayakan tidak ada lagi kerumunan dalam level apa pun. Artinya petugas kita di lapangan akan jauh lebih banyak dan lebih intens. Masyarakat yang masih berkerumun kita bubarkan. Yang akan berkerumun kita cegah,” ujarnya.
Bagi para pengusaha, Ema juga menegaskan bakal ada penindakan lebih tegas. Pihaknya tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi tegas, bila ada tempat usaha yang melanggar aturan saat masa pembatasan kegiatan masyarakat mendatang.
“Pelanggaran jam operasional akan terus kita tindak. Membandel kita segel. Masih bandel kita cabut izinnya. Itu sudah ada aturannya,” tegasnya.
Penutupan sejumlah ruas jalan saat malam hari, Ema memastikan masih tetap diberlakukan. Karena penerapan saat libur pergantian tahun telah terbukti cukup membuahkan hasil.
Dari data konfirmasi positif aktif pada 7 Januari 2021 yang mengalami penurunan sebanyak 80 kasus menjadi 574 kasus. Sebelumnya tercatat ada 654 kasus pada 19 Desember 2020.
“Penutupan jalan ada potensi diperluas supaya mobilitas terkendali. Karena sebelumnya sudah terbukti konfirmasi aktif menurun,” ujarnya.
Untuk sejumlah kebijakan lainnya, Kota Bandung masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga regulasi yang akan dibuat sejalan dan saling menguatkan.
“Bandung akan menyesuaikan dengan instruksi gubernur yang sebentar lagi keluar. Pokoknya kalau sudah keluar, kita akan sejalan dengan kebijakan itu. Sekarang kita masih mengacu pada Perwal Nomor 73 tahun 2020 dan juga surat edaran,” katanya.***
Editor: denkur
