Petani Kopi Jabar Butuh Perda

Minggu, 21 Februari 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

foto: humas dprd jabar

foto: humas dprd jabar

DARA | BANDUNG – Masyarakat Kelompok Tani Hutan Giri Sanang Desa Giri Mekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung mendesak DPRD Jabar agar menerbitkan Perartiran Daerah (Perda) yang mengatur soal kopi.

Ketua Kelompok Tani Hutan Giri Senang Asep Rohman mengatakan, jika Perda tersebut dapat terwujud akan menjadi solusi bagi petani kopi. Paling tidak lanjut dia, akan membantu pada rentang pemasaran kopi produksi petani kopi di Jabar.

“Adanya Perda diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani dalam memasarkan kopi mereka,” katanya.

Asep Rohmanpun berandai andai, jika Jabar memiliki Perda Kopi yang mengatur konsumsi kopi lokal, maka gairah petani akan lebih bertambah baik pembudidayaanya maupun mengolahnya. Asep bersama sejumlah anggota kelompok tani berdialog dengan Komisi II yang melakukan kunjungan kerja, ke komunitas petani kopi di Cilengkrang, Senin (15/2/2021).

Keluh kesah parea petani kopi tersebut diapresiasi oleh Komisi II DPRD Jabar. Mereka siap memfasilitasi keinginan Kelompok Tani Hutan Giri Senang, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung yang menginginkan adanya peraturan daerah (Perda) terkait kopi lokal tersebut.

Menyikapi harapan tersebut, Anggota Komisi II DPRD Jabar Sari Sundari mengatakan, akan mendorong Pemprov Jabar untuk segera membuat satu kebijakan bagi petani kopi lokal. Sebab, mayoritas petani menurut Sari terkukung sitim ijon. ” Mereka belum sempat menjual hasil panennya, keburu diambil pelaku ijon,” katanya.

“Jadi, kesulitannya adalah ketika mereka panen tetapi hasilnya tidak ada karena sudah diambil oleh ijon. Alangkah baiknya jika pemerintah ikut membuat kebijakan,” ujar Sari di sela-sela kunjungan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi II lainnya, Asep Suherman. Dia mengatakan, kopi sesungguhnya dapat menjadi salah satu komoditas unggulan Jabar. Hanya saja sejauh ini menurutnya, belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dia berharap, pemerintah dapat turun tangan untuk membantu terutama dalam memasarkan produk, selain dengan dibuatnya regulasi.

 

Berita Terkait

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya
Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani
Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial
Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar
DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok
Begini Harapan Penjabat Gubernur Jabar kepada Piminan DPRD Yang Baru
Buky Wibawa Jadi Ketua DPRD Jabar, Inilah Empat Nama Wakilnya
Pansus 1 Optimistis Pembahasan Tatib DPRD Jabar Rampung Sesuai Jadual
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 8 November 2024 - 12:07 WIB

TPA Sarimukti Over Overload, Komisi IV DPRD Jabar Daddy Mengurai Dampaknya

Jumat, 8 November 2024 - 09:16 WIB

Wakil Ketua DPRD Jabar Iswara: Tiga PR Pemprov Jabar Harus Segera Ditangani

Selasa, 5 November 2024 - 09:28 WIB

Menerima Kunjungan DPRD RI, Ketua DPRD Jabar Minta Dukungan Cabut Moratorium Parsial

Sabtu, 2 November 2024 - 10:29 WIB

Sekretariat DPRD Kaltim Studi Tiru Soal Implementasi UU 9/2010 ke Jabar

Jumat, 1 November 2024 - 10:16 WIB

DPRD Jabar Soroti Tambahan. Biaya Bimbel di SMAN 2 Depok

Berita Terbaru

NASIONAL

Demi Pilkada Aman Hindari Hoax dan Ujaran Kebencian

Selasa, 26 Nov 2024 - 14:03 WIB


Wakil Ketua LPSK, Mahyudin (Foto: Ist)

HEADLINE

Ajukan Perlindungan ke LPSK Jika Konflik Pilkada Mengancam Jiwa

Selasa, 26 Nov 2024 - 12:32 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana meresmikan Gedung A Sekretariat Daerah (Setda) hasil renovasi bangunan dan interior Gedung Setda, di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Senin (25/11/2024).(Foto: humas)

BANDUNG UPDATE

Renovasi Gedung Setda Kabupaten Bandung Habiskan Dana Rp10 M

Selasa, 26 Nov 2024 - 10:15 WIB