Penyerahan uang dilakukan oleh staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui orang kepercayaan Ajay Priatna.
DARA| BANDUNG- Wali Kota Cimahi nonaktif Ajay M Priatna menjalani sidang perdana atas kasus suap yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (14/4/2021). Sidang kali ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ajay didakwa menerima suap Rp 1,6 miliar berkaitan dengan proyek pengembangan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Cimahi. Tak hanya itu, selain dari RSU Kasih Bunda, terdakwa diduga menerima suap dari pihak lain yang totalnya mencapai Rp 6,3 miliar.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh I Dewa Gede Suarditha, Ajay hadir dengan mengenakan baju batik bermotif.
Dalam dakwaannya, PU KPK menjerat Ajay dengan tiga pasal sekaligus. Pertama yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua, Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kemudian, Ajay juga didakwa melanggar Pasal 12B UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Dalam paparannya, PU KPK menyatakan Ajay diduga telah menerima suap dari Hutama Yonathan selaku Direktur Utama PT Mitra Medika Sejati sekaligus pemilik Rumah Sakit Umum Kasih Bunda.
Nilai uang yang diminta oleh Ajay sebagai fee atas dikeluarkannya perizinan pengembangan RS Kasih Bunda Cimahi mencapai Rp 3,2 miliar. Namun, dalam perjalanannya, Ajay baru menerima uang total Rp 1,6 miliar atau tepatnya Rp 1.661.250.000, yang diberikan secara bertahap.
“Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang menerima hadiah atau janji yaitu terdakwa menerima hadiah berupa uang secara bertahap sejumlah total Rp 1.661.250.000,” ujar PU KPK, Budi Nugraha, dalam berkas dakwaannya.
PU KPK menerangkan, uang miliaran rupiah itu diberikan oleh Hutama agar proyek pengembangan RSU Kasih Bunda tidak dipersulit Ajay yang menjabat sebagai Wali Kota Cimahi.
“Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar terdakwa tidak mempersulit perizinan pembangunan rumah sakit umum Kasih Bunda Kota Cimahi yang bertentangan dengan kewajiban terdakwa selalu penyelenggara negara,” bebernya.
Dalam dakwaan diketahui, bila Rumah Sakit Umum Kasih Bunda berencana menambah pembangunan gedung pada 2019. Agar pembangunan berjalan lancar, Hutama Yonathan melakukan pertemuan dengan Ajay guna mengurus revisi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Pihak RSU Kasih Bunda pun kemudian mengajukan permohonan revisi IMB kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi.
Setelah itu, Ajay dan Hutama beberapa kali melakukan pertemuan di kafe dan rumah makan, baik di Cimahi maupun di Kota Bandung. Dalam pertemuan itu, Ajay diduga meminta uang senilai Rp 3.297.189.746,00.
Penyerahan uang dilakukan oleh staf keuangan RSU Kasih Bunda melalui orang kepercayaan Ajay Priatna. Sampai pada akhirnya orang-orang itu diamankan di salah satu kafe di Kota Bandung.
Selain didakwa menerima suap dari Hutama Yonathan, Ajay juga dalam dakwaan PU KPK disebut menerima suap dari pihak lainnya selama ini menjabat Wali Kota Cimahi.
Ajay didakwa menerima uang sejumlah Rp 6.301.079.610 yang berasal dari pemberian beberapa perusahaan terkait kegiatan pengajuan izin prinsip reklame, izin prinsip videotron, izin prinsip mal pelayanan publik, dan izin prinsip pabrik.
Kemudian terkait dengan pengurusan IMB pabrik, terkait pembayaran sewa rumah dinas dan terkait fee atas pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan RSUD Cibabat Cimahi.
Editor : Maji
