Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meminta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi terkait inventarisasi aset. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola aset yang lebih baik.
DARA – Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat dalam rapat dengar pendapat bersama pakar terkait Aset Milik Provinsi Jawa Barat, bertempat di Gedung BKPP Wilayah Kabupaten Garut. Kamis (22/4/2021).
Sadar menambahkan, dibutuhkan ketelitian untuk penentuan pemanfaatan aset milik Pemprov Jabar, karena saat ini banyak mafia tanah yang bisa memperhambat proses inventarisasi.
“Harus hati hati karena banyak mafia tanah dan yang menjadi catatan peran Pemprov hanya pemegang saham dan perlu di kaji ulang karena sudah masuk pada undang-undang PT,” katanya seperti dikutip dara.co.id dari laman dprdjabar, Minggu (25/4/2021).
“Akan di tindak lanjut dengan dibentuknya Focus Group Discusion (FGD) Dan Satgas khusus untuk menangani penyelamatan Aset Jabar dan mungkin akan di bentuk Pansus terkait pemanfaatan aset,” tambahnya.***
Editor: denkur | Sumber: dprdjabar
