DARA | CIANJUR – Komisi V DPR RI siap memfasilitasi pembangunan rumah rusak terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Proses pembangunan fisiknya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Hanya saja ada beberapa persyaratan khusus yang terlebih dulu mesti dipenuhi. “Seperti di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cidaun. Di sana terdapat 50 unit rumah yang rusak. Kita siap membantu memfasilitasi,” kata anggota Komisi V DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dalam kunjungan kerjanya ke Cianjur, belum lama ini.
Hanya saja, lanjutnya, terlebih dulu harus dipastikan status lahan yang bakal dijadikan tempat pembangunan rumah. Artinya, status lahan tersebut tidak dalam sengketa.
“Misalnya kalau mau ada relokasi, lahannya jangan sampai bermasalah. Lebih bagus lagi ada tanah desa yang luas kemudian dihibahkan ke pemda. Untuk pembangunannya bisa dilakukan Kementerian PUPR,” ujar legislator Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Eem menyebutkan, Kabupaten Cianjur merupakan wilayah rawan bencana alam, terutama tanah longsor. Kondisi itu harus jadi perhatian khusus sehingga nanti perlu juga penanganan khusus.
“Penanganan khusus itu harus jadi prioritas,” katanya.
Eem akan selalu berupaya membantu maksimal penanganan-penanganan kebencanaan. Utamanya menyangkut alokasi anggaran bagi mitra-mitra kerja Komisi V yang konsen berhubungan dengan kebencanaan.
Satu di antara mitra kerja Komisi V adalah Badan Mateorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). “Kami sudah mengusulkan anggaran tambahan untuk BMKG di tingkat pusat. Tapi apakah penambahan anggaran ini berpengaruh ke daerah atau tidak, saya kurang tahu,” ujar dia.
Usulan penambahan alokasi anggaran untuk BMKG itu satu di antaranya didasari perlunya penambahan peralatan deteksi dini gempa ataupun longsor. Salah satu titik yang dipasang alat deteksi dini longsor berada di kawasan Puncak.
“Entah masih berfungsi atau tidak. Kalaupun tidak berfungsi bisa jadi karena butuh biaya operasional. Mungkin biaya perawatan ini yang belum tertangani secara optimal,” katanya.
Penanganan dampak bencana, diakui Eem, belum bisa teratasi secara optimal. Untuk hal-hal semacam itu Komisi V selalu berkoordinasi dengan mitra-mitra kerja.
“Misalnya penanganan infrastruktur, kita pasti koordinasikan dan komunikasikan dengan Kementerian PUPR,” katanya.
Wartawan: Purwanda
| BalasTeruskan |
