Pengamat politik dan pemerintahan Tasikmalaya, Asep M Thamam menilai akan sangat indah jika Pemerintah Kota Tasikmalaya lebih dahulu menyampaikan laporan anggaran Covid-19 senilai Rp75 miliar itu sebelum diminta masyarakat.
DARA – “Itu sangat baik, walaupun tidak diminta tetapi pemkot menyampaikan laporan penggunaan anggaran Covid-19, dan pastinya akan lebih dipercaya masyarakat,” ujar Asep M Thamam, Kamis (12/8/2021).
Dengan anggaran Rp75 miliar, kata Asep, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyalurkan dan menyampaikan amanat terhadap mereka yang memang seharusnya mendapatkan haknya.
“Seperti anggaran untuk nakes (tenaga kesehatan) dan lain sebagainya, itu merupakan kewajiban pemerintah, dan tentu untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat,” tuturnya.
Memulai langkah untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran tanpa menunggu adanya permintaan, kata Asep, tentu akan melahirkan nilai-nilai kejujuran dan amanah yang sangat tinggi.
“Dan bisa saja dimulai saat ini, Pemkot Tasikmalaya untuk membuka diri tentang segala bentuk laporan kegiatan anggaran disampaikan ke publik sebelum ditanyakan,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Asep, DPRD untuk lebih pro aktif dan kritis dalam pengawasan penggunaan anggaran oleh pemerintah, sehingga masyarakat mendapatkan efek yang positif.
“Jika DPRD kritis dan pro aktif dalam pengawasan anggaran tentunya masyarakat akan tenang, karena dengan langkah tersebut akan mempersempit ruang yang tidak baik, sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran,” ujarnya.
Mengenai kegiatan para anggota DPRD, kata Asep, hal yang tidak salah kalau misalnya dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat kinerjanya diketahui masyarakat luas.
“Karena tidak semua masyarakat mengetahui kinerja para anggota DPRD, maka dengan itu walau pun tidak ada niatan untuk pencitraan dalam benak para wakil rakyat ini ketika mereka bekerja, tetapi memang kinerjanya harus terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.
Asep meyakini para anggota DPRD Kota Tasikmalaya selalu bekerja untuk masyarakat walaupun masih banyak rakyat yang belum mengetahui atas kerja para wakilnya tersebut.
“Saya yakin para anggota DPRD selalu bekerja untuk kepentingan rakyat, maka supaya rakyat mengetahui kerja nyata para anggota DPRD, maka tidak salah setiap kegiatan dan kinerja mereka diketahui masyarakat secara menyeluruh,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim mengatakan anggaran Covid-19 senilai Rp75 miliar memang disetujui pihak dewan, hanya kebutuhan tiap dinas tergantung tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
“DPRD cuma pengawasan penggunaannya dan paling besar anggaran untuk nakes pengajuan awalnya Rp25 miliar,” kata Muslim, Rabu (11/8/2021).
Mengenai laporan dari eksekutif, lanjut Muslim, didalami khusus oleh setiap komisi serta anggaran tersebut disetujui melalui tiga kali perubahan.
“Dijelaskan semuanya sesuai kebutuhan dan ada laporannya semua tiap dinas,” ujarnya.
Mengenai anggaran Rp75 Miliar disetujui legislatif juga diperkuat Wakil Ketua DPRD, Agus Wahyudin, bahwa menurutnya dana Covid-19 tahun 2021 bersumber dari refocusing.
Tentang penggunaan anggaran, DPRD hanya menerima laporan saja dari eksekutif di prognosis semesteran dan laporan akhir tahun.
“Tapi tidak harian, mingguan. Paling di prognosis semesteran dan laporan akhir tahun dan sekarang sedang pembahasan,” kata Agus.
Lalu soal jumlah berapa besaran anggaran Covid-19 dari dinas kesehatan, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam mengaku belum menerima laporan penggunaan secara utuh.
“Anggaran Covid-19 Rp75 Miliar itu dari berbagai dinas dan kami belum mendapatkan informasi, kita baru mengevaluasi kegiatan kegiatan saja belum ke sana (anggaran),” tuturnya.
Secara spesifik, lanjut Dede, dinas kesehatan belum melaporkan, karena kemarin baru dari dinas sosial tentang SKTM. “Jadi kami belum mendapatkan secara utuh laporan mengenai anggaran dari dinkes, mungkin nanti dari TAPD lebih jelasnya,” kata Politisi PKS ini.
Dede pun menjelaskan mengenai estimasi anggaran yang diajukan dinas kesehatan dirasionalisasikan oleh TAPD dan Banggar. “Dinas (Kesehatan) kan mengajukan estimasi anggaran, kemudian dirasionalisasikan oleh TAPD dan Banggar, jadi kami belum mendapatkan laporan secara utuh,” tuturnya.
Dede juga telah menyampaikan kepada Wakil Ketua DPRD, Agus Wahyudin untuk segera melakukan evaluasi mengenai anggaran tersebut. “Saya sudah menyampaikan kepada pak Agus (Wahyudin) untuk segera evaluasi, pekan ini kami akan mempertanyakan ke TAPD,” pungkasnya.***
Editor: denkur
