DARA | JAKARTA – Presiden Joko Widodo tahu ada surat yang diduga dikirim Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tidak terlalu mengurusi surat itu, sebab penulis dan pengirimnya tidak jelas atau bisa siapa saja.
Surat terbuka berkop Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) itu tiga halaman. Namun tak tertera alamat fisik kantornya, kecuali hanya mencantumkan email serta nomor ponselnya.
Surat itu ditandatangani Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto. Isinya menyatakan menolak pembangunan infrastruktur di Papua Barat. “Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri (Self Determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajah Indonesia. Begitu isi surat itu. Dilansir dari CNN.
TPNPB dalam dalam surat itu meminta pemerintah menghentikan pembangunan jalan Trans Papua dan mendesak agar pasukan militer ditarik dari Kabupaten Nduga. Mereka juga meminta pemerintah mengizinkan jurnalis asing, palang merah internasional, dan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) masuk ke Nduga.
Mereka mengancam akan terus memerangi Indonesia jika pemerintah tidak mengabulkan permintaannya.***
Editor: denkur
