Pemerintah Kota Cirebon selalu berupaya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni alias rutilahu warga. Demikian kata Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati.
DARA – Eti Herawati mengatakan itu usai sosialisasi kepada BKM/LKM/LPM penerima bantuan sosial, di Gedung Korpri, Rabu kemarin (10/2/2021).
“Kebutuhan kita masih banyak,” kata Eti.
Namun, Eti bersyukur karena tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan alokasi yang lebih besar untuk perbaikan rutilahu di Kota Cirebon dibanding tahun sebelumnya. Jumlahnya bahkan naik 100 persen.
“Saya tentu sangat bersyukur di saat anggaran begitu sulit, namun Pemprov Jabar tetap bisa memberikan perbaikan rutilahu yang yang besar untuk Kota Cirebon,” ungkap Eti.
Eti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Jabar atas alokasi perbaikan rutilahu yang telah diberikan kepada Kota Cirebon.
Namun diakui Eti, kebutuhan untuk perbaikan rutilahu di Kota Cirebon masih cukup banyak.
Tercatat masih ada sekitar 4 ribuan lagi rutilahu yang membutuhkan perhatian untuk segera diperbaiki. Untuk itu, pihaknya akan melakukan jemput bola. Datang ke Jakarta.
“Saya akan langsung mendatangi Kementrian PUPR,” kata Eti. Mereka akan mengakses program di kementrian tersebut agar bisa mendapatkan anggaran perbaikan rutilahu untuk masyarakat Kota Cirebon.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Muh Eko Damayanto menjelaskan sebanyak 630 rumah di Kota Cirebon masing-masing mendapatkan alokasi sebesar Rp 17.500.000 untuk perbaikan rutilahu.
“Total dana yang dialokasikan sebesar Rp 11,2 miliar lebih. Dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya,” tutur Eko.
Dari nilai tersebut, sebesar Rp16,5 juta digunakan untuk bahan bangunan, Rp700 ribu untuk upah tukang dan Rp300 ribu untuk administrasi. Untuk penerima bantuan nantinya akan diberikan dalam bentuk bahan bangunan. ***
Editor: denkur
