Koalisi partai politik di Indonesia saat ini cenderung lebih ke transaksi kekuasaan tanpa mempertimbangkan paradigma politik ideologis.
DARA | Demikian dikatakan Alissa Wahid lewat akun X-twitternya, Senin (4/9/2023).
“Misal paradigma politik Gus Dur adalah keadilan dan kemanusiaan, maka mudah baginya untuk mengembalikan nama Papua dan menghentikan operasi militer, mengembalikan hak-hak kultural masyarakat Tionghoa, dan seterusnya,” ujar putri mantan presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu.
Alissa mengatakan, secara awam paradigma politik rezim Orde Baru adalah kestabilan politik atas nama kekuasaan mutlak, maka pendekatan opresif represif dihalalkan.
“Maka warga ratusan desa di kawasan (calon) waduk Kedungombo pun diintimidasi dan alami kekerasan,” kata Ketua PBNU ini, seperti dikutip dari NUOnline, Selasa (5/9/2023).
Di AS, kata Alissa, partai Demokrat punya ideologi dan paradigma politik berseberangan dengan partai Republik. Maka kebijakan-kebijakannya pun berbeda. Kebijakan luar negeri, ekonomi, dan lain-lain.
Jadi kalau hari ini di Indonesia, imbuh Alissa, partai-partai politik asal berkoalisi tanpa pertimbangan ideologis. Menurutnya, hal itu bukan persatuan atau mencegah polarisasi.
“Analisis saya, itu lebih ke transaksi kekuasaan. Dan itu akan masalah, karena kebijakan pemerintahannya nanti juga akan terpengaruh,” ujarnya.
“Misalnya kebijakan keberagamaan, apakah akan pakai paradigma kesetaraan hak warga negara sehingga semua umat beragama akan bebas membangun rumah ibadah, atau paradigma harmoni sosial yang mengedepankan penerimaan kelompok mayoritas setempat,” imbuhnya.
Editor: denkur | Sumber: NUOnline
