Anggota DPRD Bandung Barat Periode 2024-2029 Dilantik, Petahana Hanya Diwakili Sunarya Erawan

Senin, 26 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2024-2025 secara resmi dilantik melalui Sidang Paripurna, di Hotel Novena-Lembang, Senin (26/8/2024). (Foto: heny/dara)

Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2024-2025 secara resmi dilantik melalui Sidang Paripurna, di Hotel Novena-Lembang, Senin (26/8/2024). (Foto: heny/dara)

Ketua DPRD KBB periode 2019-2024, Rismanto mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah dewan baru.

DARA| Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) periode 2024-2025 secara resmi dilantik melalui Sidang Paripurna, di Hotel Novena-Lembang, Senin (26/8/2024).

Berdasarkan pantauan dari 26 anggota dewan petahana, hanya Sunarya Erawan dari Fraksi Golkar yang ikut menghadiri acara sakral tersebut.

Seperti diketahui, Sunarya Erawan tidak lagi mencalonkan diri pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Sekretaris Dewan (Sekwan) KBB, Roni Rudiana menyebutkan, Sidang Paripurna kali ini ada dua agenda yakni yang satu
bersifat pengumuman dan satunya lagi bersifat penetapan.

Untuk Sidang Paripurna bersifat pengumuman, tidak berdasarkan kuorum sehingga tetap sah walaupun tidak dihadiri semua anggota dewan lama.

“Jadi kalau berdasarkan pengumuman, tidak berdasarkan kuorum. Walaupun yang lainnya tidak hadir tidak apa-apa karena ini bersifat pengumuman,” jelas Roni.

Terkait tugas dan wewenang pimpinan sementara, kata Roni adalah memfasilitasi terbentuknya alat kelengkapan pimpinan dan fraksi-fraksi serta kelembagaan lainnya.
Dalam Sidang Paripurna itu juga menetapkan Pimpinan Sementara DPRD KBB yakni Ketua Muhamad Mahdi (PKS), Wakil Ketua Dadan Supardan.

Ia menyebut, untuk pimpinan Dewan KBB periode 2024-2029 dipegang oleh partai besar yakni PKS, Golkar, Gerindra dan PKB. “Nanti itu (pimpinan dewan), semua dilantik lagi oleh ketua pengadilan,” jelasnya.

Ketua Sementara DPRD KBB, Muhamad Mahdi menyatakan, garapan pertama yang harus dikerjakan dewan baru adalah penyusunan tata tertib (tatib) dewan. Setelah itu, baru membentuk alat kelengkapan dewan seperti Komisi, Banggar, Banmus, Bansus dan lainnya.

Ia belum bisa memastikan berapa lama penyusunan tatib dan alat kelengkapan dewan tersebut.

“Tergantung (kesepakatan) yang pasti dalam waktu 3-4 bulanlah. Kalau untuk kelengkapan dewan mah, satu minggu juga selesai,” ucap politisi PKS dari Dapil 1 ini.

Di sisi lain, saat ini KBB menghadapi Pemilukada yang tahapan pendaftarannya dimulai 27 Agustus 2024, sehari pasca pelantikan dewan.

“Nah ini konsentrasi kita justru sekarang mulai terpecahnya dengan pilkada, yang akan kita jalani. Mudah-mudahan tidak mengganggu tugas utamanya sebagai anggota dewan, sambil simultan untuk melaksanakan pilkada,” ungkapnya.

Ketua DPRD KBB periode 2019-2024, Rismanto mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pekerjaan rumah dewan baru.

Salah satunya, ditetapkannya KBB sebagai daerah Universal Health Coverage (UHC) yang harus dikawal dewan baru. “(KBB sebagai) UHC yang sudah diawali sangat bagus oleh Pj bupati ini dengan tingkatan kualitas dan kuantitasnya itu di bidang kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu, yang harus diperhatikan adalah optimalisasi bidang pendidikan atau peningkatan kuantitas ruangan kelas.

Berikutnya, penguatan di bidang kesejahteraan

“Dan saya percaya dengan kondisi fiskal keuangan kita ke depan kualitas pembangunan dan layanan publik di KBB, akan semakin bagus termasuk infrastruktur,” imbuh politisi PKS ini.

Editor: Maji

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia
Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025
Tentukan Awal Ramadan, MUI Gelar Sidang Isbat Jumat 28 Februari 2025
Jelang Ramadan, Polresta Cirebon Gencarkan Razia Miras
Berita ini 247 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:56 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:52 WIB

Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:40 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia

Rabu, 26 Februari 2025 - 19:36 WIB

Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Rabu, 26 Februari 2025 - 15:55 WIB

Muhammadiyah Tetapkan Awal Ramadan Jatuh Hari Sabtu 1 Maret 2025

Berita Terbaru