Kegiatan Reses Masa Sidang ke III, dimanfaatkan H Uus Furdaus Haerudin untuk bertemu langsung ke rumah-rumah warga untuk menemui konstituennya.
DARA – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Uus Firdaus Haerudin, melaksanakan reses diantaranya di Kampung Ciparia RTO3, RW 14, Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Jumat (16/7/2021).
Salah satu warga yang ditemui yaitu rumah Mak Omih (80) yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Kondisi rumah wanita renta ini membuat Uus merasa prihatin.
Kedatangan wakil rakyat dari Fraksi PKS ini menbuat Mak Omih yang hidup sebatang kara terharu dan langsung menangis.
Dalam kesempatan itu, Uus memberikan bantuan masker yang langsung dipasangkan kepada Mak Omih, serta memberikan makanan dan bantuan uang tunai.
Saat reses anggota dewan dari Komisi B ini didampingi Pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Diniyah Takmiliyah Al Mu’minuun, Ustadz M. Zaenal Muhtadin.
Dalam kesempatan itu, Uus menyinggung soal kegiatan reses dari tahun ke tahun yang ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Apalagi dimasa pandemi yang terjadi tidak lama setelah anggota dewan dilantik.
“Itu salah satu penyebab tidak meratanya anggaran, seperti rumahnya mak Omih yang masih panggung dan banyak bocor gentengnya. Itu harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Uus mengatakan, refocusing yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 12 persen itu mengarah pada penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
Rumah Omih, mungkin salah satu dari sekian banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Bandung yang perlu dibantu.
Diharapkan rumah Omih dan rumah-rumah lainnya yang tidak layak huni dan belum mendapat bantuan, bisa terakomodir melalui program Rutilahu yang sudah menjadi prioritas kerja Bupati Bandung, H. M. Dadang Supriatna.
Uus juga mengkritisi anggaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, yang katanya sudah mengeluarkan Rp5 triliun secara global tanpa rincian peruntukkannya dan penempatannya.
“Pengeluaran itu semestinya ada ilustrasi penguraian pembiayaan agar bisa diketahui masyarakat. Sebab kalau hanya disebutkan secara global bisa saja menimbulkan persepsi negatif masyarakat,” ujar dia.
Sementara bantuan sosial seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dia meminta agar diberikan kepada masyarakat dalam bentuk uang. Dengan demikian laju perekonomian masyarakat, berupa warung-warung kecil bisa berjalan dan tidak tutup.
Selanjutnya peran pemerintah dalam melakukan vaksinasi massal menurut informasi, lanjut dia, baru terealisasikan sekitar 80 juta orang saja dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang. Lalu dilakukan penyekatan-penyekatan yang bisa membatasi ruang gerak masyarakat, itu perlu dilakukan kaji ulang.
Dia meminta kepada awak media untuk bisa membantu mempublikasikan situasi dan kondisi dengan yang sebenar-benarnya. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana keadaan yang sesungguhnya.
Selain menerima aspirasi untuk perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, perekonomian masyarakat kecil, dia mendapatkan keluhan dari desa dan keluhan mengenai mobil layanan masyarakat.
“Masalah tersebut akan saya bawa untuk dilakukan pembahasan, delanjutnya diberikan kepada instansi terkait. Mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.***
Berita ini sebelumnya sudah ditayangkan Bipol dengan judul: Uus Haerudin Manfaatkan Masa Reses Datangi Langsung ke Rumah-rumah Warga.
Editor: denkur
