Lapas Kelas IIB Garut jalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Rahman Cipta Teknologi dalam upaya mengoptimalkan program Bebas Peredaran Uang di lembaga pemasyarakatan.
DARA | Penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan di Aula Lapas Kelas IIB Garut, Senin (13/11/2023).
Kerja sama juga dilakukan dalam rangka penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM).
Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Garut, Rusdedy, mengatakan tujuan dari kerjasama ini adalah dalam rangka sapu bersih handphone, pungutan liar dan narkoba (Halinar) di dalam Lapas.
Karena itu, menurut Rusdedy, sebagai langkah antisipasi peredaran uang cash (tunai) di dalam Lapas, pihaknya menyediakan fasilitas kartu BRIZZI dan mesin EDC bagi semua warga Lapas untuk melakukan transaksi belanja di dalam Lapas.
“Jadi kartu BRIZZI ini akan diberikan kepada semua warga Lapas untuk melakukan transaksi belanja di dalam Lapas,” ujarnya.
Rusdedy menyebutkan, kerjasama terkait bebas peredaran uang dalam lapas itu sesuai dengan Permenkumham bahwa dalam lapas itu tidak boleh beredar uang cash.
Makanya, pihaknya menggandeng Bank BRI untuk menyediakan saprasnya, kartu dan EDC.
Rusdedy menuturkan, ke depannya warga Lapas tidak lagi diperbolehkan memegang uang cash, karena uang cash inilah yang diduga sering menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang melibatkan orang dalam Lapas.
Selain itu, lanjut Rusdedy, kalau pegang duit, warga lapas juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti judi, menyogok petugas, bahkan bisa merencanakan semua penyimpangan-penyimpangan karena kekuatan uang.
Diungkapkan Rusdedy, nantinya semua warga binaan yang akan mendapatkan uang dari keluarganya tidak lagi lewat perantara. Namun bisa langsung ke kartu BRIZZI, dan bisa dipakai untuk berbelanja di dalam.
“Karena yang disediakan di Lapas itu kan kebutuhan dasar, makan, minum, kesehatan, MCK, semua dipenuhi. Tapi untuk makanan tambahan yang namanya manusia ingin ada cemilan, ingin ada makanan tambahan, dan itu dibeli sendiri dan kita sediakan di kantin,” ujarnya.
Rusdedy menambahkan, untuk sapu bersih handphone (HP), Lapas Kelas IIB Garut juga bekerjasama dengan menyediakan aplikasi Sikujang (Sistem Informasi Kunjungan Daring), sehingga ke depan warga lapas tidak lagi boleh memegang handphone, karena hal itu juga berpotensi menimbulkan kejahatan yang melibatkan orang lapas.
Rusdedy mengatakan, banyak kasus di luar bahwa orang yang berada di dalam lapas masih bisa mengendalikan peredaran narkoba, masih bisa melakukan penipuan dan lain sebagainya.
Menurutnya, hal itu terjadi karena warga lapas masih ada yang memegang handphone.
“Untuk itu, Lapas memfasilitasi warganya dengan aplikasi ini untuk memudahkan berkomunikasi dengan keluarganya atau masyarakat melalui jalur yang legal atau resmi,” katanya.
Rusdedy menyebutkan, dengan sapras yang disediakan pihaknya tersebut, semuanya jadi terpantau, terkontrol, dan data percakapan, rekaman percakapan itu semua bisa di update setiap hari, sehingga hak narapidana untuk tetap berkomunikasi dengan keluarganya bisa terpenuhi.
Disisi lain, pihaknya juga bisa mengontrol agar hak itu tidak disalahgunakan untuk melakukan kejahatan.
“Kita akan terus melakukan pengembangan teknologi karena yang kita hadapi ini adalah teknologi. Tidak mungkin kita hadapi dengan cara-cara konvensional, walaupun cara konvensional seperti melakukan penggeledahan tetap dilakukan, tapi dukungan teknologi juga harus punya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BRI Garut, Lalu Noviza Rahim, menyebutkan selain pihaknya akan menyediakan kartu BRIZZI bagi semua warga lapas Kelas IIB Garut, pihaknya juga menyediakan mesin EDC untuk transaksi.
“Hebatnya kartu BRIZZI ini bisa digunakan ketika warga lapas sudah bebas. Kartu BRIZZI ini juga bisa digunakan untuk belanja di minimarket, dan bisa digunakan untuk e-tol,” katanya.
Editor: denkur | Keterangan foto:
Lapas Kelas IIB Garut melakukan kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Rahman Cipta Teknologi dalam rangka penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bebas melayani (WBBM), Senin (13/11/2023)(Foto: Ist)
