Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dikabarkan masih sulit diakses, sehingga masyarakat yang mengajukan program banyak yang ditolak.
DARA – Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Hj Nia Purnakania dalam reses yang dihadiri sekitar 600 kader PDI Perjuangan di Sekretariat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, Rabu (6/7/2022).
Turut hadir Anggota Komisi IV DPR RI/Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jabar Ono Surono, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan H Yadi Srimulyadi dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Dr Harjoko Sangganagara.
“Sekarang sistem teknologi. Pengajuan masyarakat melalui SIPD, tapi sulit diakses masyarakat karena faktor pemahaman masyarakat yang kurang. Jadi pengajuan/usulan dari masyarakat terhadap program pemerintah itu masih terkendala aplikasi SIPD. Banyak masyarakat yang mengaku sulit mengakses aplikasi SIPD, sehingga banyak yang ditolak dalam usulannya,” kata Nia.
Aplikasi SIPD, dijelaskan Nia, berkaitan dengan sejumlah program pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, rumah tidak layak huni, yayasan, pertanian, industri, pendidikan, pesantren, dan program pemerintah lainnya.
Nia berharap anak-anak muda yang memahami sistem teknologi mendampingi masyarakat saat mengakses aplikasi tersebut. Dengan harapan program pemerintah itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Tapi masyarakat tidak usah khawatir saat mengalami kesulitan mengakses aplikasi SIPD itu, dalam menyampaikan aspirasi bisa melalui lisan atau tulisan. Supaya masyarakat sama-sama bisa mengakses program pemerintah,” tuturnya.
Nia mengatakan, jika masyarakat tak bisa mengakses program pemerintah, dikhawatirkan tak bisa mendapatkan program pemerintah.
“Kami berharap dengan adanya reses ini, bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk itu, kita berusaha untuk mendampingi masyarakat dalam upaya mengakses program pemerintah,” ujarnya.
Nia mengungkapkan pelaksanaan reses itu merupakan agenda untuk menampung aspirasi masyarakat, sesuai dengan bidang tugas, di antaranya bidang legislasi, bidang anggaran dan bidang pengawasan.
Nia yang duduk di Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, ia kedepannya sedang berusaha untuk mendorong program listrik masuk desa dengan sasaran rumah tangga dari keluarga miskin atau masyarakat tidak mampu secara ekonomi.
“Masih banyak masyarakat Jabar rumah tangganya belum teraliri listrik dan kebanyakan nyolok. Itu merupakan program kedepan yang akan terus kita dorong, selain program unggulan rumah tidak layak huni yang sudah berjalan,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Nia turut menghadirkan 50 penerima bantuan dari program rumah tidak layak huni asal Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk dan warga desa lainnya.
“Nanti pada 2023 ada lagi pembahasan program rumah tidak layak huni,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI/Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jabar Ono Surono mengatakan, pelaksanaan reses itu sangat ideal, jika semua pihak diundang.
“Kualitas hasil reses sangat baik,” katanya.
Ono berharap seluruh kader PDI Perjuangan bisa membantu rakyat, mendampingi rakyat keluar dari segala permasalahan.
“Tujuan PDI Perjuangan saat ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan H. Yadi Srimulyadi mengatakan, pelaksanaan reses atau silaturahmi di antara kader PDI Perjuangan itu menambah motivasi bagi kader partai tersebut.
“Di tingkat nasional, PDI Perjuangan pemenang dalam pemilu. Bahwa kita partai besar dua kali menang pada pemilu, dan mudah-mudahan ketiga kalinya. Kita ingin penguasa di Jabar direbut PDI Perjuangan. Alhamdulillah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar punya keinginan jadi gubernur,” kata Yadi.
Editor: denkur
