Saat ini ada 147 titik SPPG yang sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
DARA| Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung sasar 1,263 juta siswa. Jumlah tersebut terdiri dari anak TK/PAUD hingga SMA, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Jumlah sasaran itu bersifat dinamis seiring waktu dan dilakukan dengan berbasis kewilayahan melalui kecamatan. Untuk itu perlu melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).
Program MBG Pemkab Bandung rencananya membangun 361, dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini ada 147 titik SPPG yang sudah beroperasi, sementara sekitar 200 lainnya masih dalam tahap persiapan.
"Tapi pembangunannya tidak bisa sekaligus, jadi dilakukan secara bertahap karena tidak semua titik dibangun pemerintah. Kami juga berkolaborasi dengan mitra dan pihak swasta,” jelas Bupati Bandung, Dadang Supriatna memaparkan perkembangan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI di Kabupaten Bandung, Senin (29/9/2025).
Program MBG, menurut Dadang mampu menyelesaikan berbagai persoalan, terutama stunting. Pasal, program ini memberikan asupan nutrisi kepada anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui dapat dilakukan secara masif dan rutin.
Terkait standar gizi dan kesehatan, dirinya akan tegas menerapkan SOP. Setiap dapur MBG wajib bersertifikat laik, hygiene dari Dinas Kesehatan. Ia juga telah membentuk Tim Satgas MBG yang melibatkan lintas sektor dari seluruh OPD untuk mengawasi pelaksanaan program ini.
“Saya tugaskan Dinkes untuk mempercepat proses sertifikasi. Mulai dari kondisi bangunan, peralatan, pengolahan limbah, air minum, hingga penyajian makanan harus sudah sesuai standar. Setiap SPPG juga harus memiliki SDM yang terlatih, ada tenaga gizi, akuntan, dan tim pengawas. Semua harus disiplin SOP dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Jika setiap SPPG patuh pada SOP yang telah dibuat maka potensi adanya musibah keracunan atau sejenisnya dapat dihindari. Ia juga memperkirakan perputaran ekonomi dari program MBG ini bisa mencapai 5 miliar per hari di Kabupaten Bandung apabila berjalan optimal.
“Karena itu, saya minta seluruh stakeholder, mulai dari RT, RW, kepala sekolah, hingga masyarakat luas untuk ikut mengedukasi dan menyosialisasikan program ini. Dengan pemahaman yang baik, keraguan masyarakat akan hilang dan program bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Di akhir paparannya Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi MBG di Kabupaten Bandung bersama dengan program lain, termasuk Sekolah Rakyat, demi masa depan anak-anak yang cerdas menuju Indonesi Emas 2045.
Editor: Maji