| Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melantik 56 tenaga administrator, 2 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 60 Pejabat Fungsional serta 112 Kepala Sekolah di Ballroom Gedung B Lantai 4, Komplek Perkantoran KBB-Ngamprah, Kamis (29/7/2026).
Untuk dua orang JPTP atau setingkat pejabat eselon 2, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ( Disparbud), Asep Dendih bertukar tempat dengan Kepala Dinas Perhubungan, Ridwan Evi.
Nama-nama tenaga administrator, setingkat pejabat eselon 3 yang menempati jabatan baru antara lain Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menjadi Camat Cikalongwetan yang selama ini mengalami kekosongan.
Bertukar tempat terjadi pula di lingkungan pejabat eselon 3 antara lain, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Redy Widiawan menggantikan Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang semula dijabat Riang Nuryana. Jabatan Redy sebelumnya diduduki Riang.
Selain rotasi mutasi, diantaranya ada yang jabatan naik atau promosi seperti Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda, Regi Firmansyah Ramadhan menjadi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, menggantikan Taufik Kurnaedi yang sekarang menjabat Kepala Bidang Kebudayaan pada Disparbud.
Pejabat yang promosi juga disandang Perencana Ahli Muda pada DP2KBP3A, Makhatir Muhammad dengan jabatan baru Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal pada Dinas Pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir memastikan jika untuk tenaga administrator berdasarkan perhitungannya sudah terisi.
Sedangkan untuk kekosongan jabatan eselon 2 pada 6 Perangkat Daerah, Ade belum menyebutkan pelaksanaannya.
Ia hanya mengatakan jika bupati akan mengambil langkah-langkah untuk mengisi kekosongan tersebut. :Kita harap sudah mulai berjalan Agustus pengisiannya," singkatnya.
Terkait bertukar tempat antara Asep Dendih dan Ridwan, ia cukup singkat menjawab bahwa hal itu menjadi kebijakan bupati.
"Tentunya, itu merupakan hasil penilaian dari pimpinan, memang diperlukan adanya pertukaran," jelasnya.
Disinggung tentang proses mepet undangan bagi yang dilantik, Ade berkilah bahwa pihaknya harus menunggu rekomendasi dari instansi yang berwenang sebelum tahapan seleksi dapat dilaksanakan.
Menyikapi isu jual beli jabatan, kembali Ade Zakir menegaskan jika hingga kini belum ada satupun laporan yang masuk dari pihak tertentu.
"Kalau ada dugaan jual beli jabatan, silakan laporkan. Kami sangat terbuka. Tetapi sampai hari ini belum ada laporan yang masuk. Jangan sampai hanya menjadi isu tanpa ada fakta maupun laporan resmi," tegasnya.***