| Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, melakukan audensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Kementerian Sosial RI, Jl. Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Kedatangan bupati tersebut, dalam mewujudkan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat kurang mampu, melalui Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya.
Saat bertemu Mensos, bupati didampingi Kepala Dinsos Idad Sa'dudin, Kepala Dinas PUTR Anni Roslianti, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Yoga Rukma Gandara, serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dam Bapelitbangda, Selasa (13/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, bupati menyampaikan langsung proposal pembangunan SR di wilayah Bandung Barat.
Bupati Jeje menyampaikan, pembangunan SR Permanen tersebut, untuk mengakomodir siswa sekolah rakyat rintisan yang sudah berjalan sejak Juli 2025 dan calon siswa dari desil 1 dan 2, berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam audiensi tersebut, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyampaikan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk menyukseskan program prioritas ini.
Menurut Jeje, pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung Barat merupakan langkah terobosan penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
"Kami berkomitmen penuh menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan lahan seluas 8 hektare di Desa Nanggeleng hingga penyiapan akses jalan dan pematangan lahan (cut and fill)," ujarnya.
Jeje ingin memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di wilayahnya, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan terpadu.
Sementara, langkah yang diambil Pemkab Bandung Barat untuk pembangunan SR tersebut, pihaknya mengintruksikan setiap desa untuk melakukan pemuktahiran data sesuai dengan arahan Mensos.
Pemerintah Desa diminta untuk mensiagakan operator khusus yang melayani warga dalam proses pendataan. Terutama warga yang belum terdata, agar segera dimasukkan ke dalam sistem Perlinsos dan terintegrasi IKD.
"Jangan sampai ada anak-anak kita yang terlewat dari hak pendidikannya," tambahnya.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengapresiasi kesiapan dan keseriusan Pemkab Bandung Barat di bawah kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail.
Mensos menyatakan bahwa proposal pembangunan Sekolah Rakyat KBB dinyatakan lengkap dan akan segera masuk ke tahap pelelangan pada akhir tahun ini.
"Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. Kami meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera melakukan proses pematangan lahan (cut and fill) di calon lokasi agar saat proses lelang tuntas, pembangunan fisik dapat langsung dimulai," tegasnya.
Adapun calon lokasi Sekolah Rakyat permanen di KBB direncanakan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektare di Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy.
Lahan bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari Badan Bank Tanah ini diposisikan sangat strategis karena mudah diakses dari koridor jalan provinsi dan nasional.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyiapkan dukungan penganggaran dan percepatan infrastruktur penunjang, seperti pengerasan dan pelebaran jalan akses, pembersihan area (land clearing), pengerjaan cut and fill, hingga penyiapan dokumen perizinan lingkungan dan tata ruang.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat permanen ini, anak-anak rintisan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) dan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang saat ini tersebar di beberapa lokasi rintisan dapat terpusat dalam satu kawasan pendidikan terpadu yang modern, layak, dan terintegrasi.***
