Peran pers diperlukan untuk mengcounter informasi yang belum tentu kebenarannya.
| Kian maraknya isu hoaks yang beredar di media sosial (medsos), bukan hanya melanda gosip di kalangan entertainment (industri hiburan) saja.
Belakangan ini, justru mulai menyasar isu ekonomi dan pemerintahan, seperti tautan palsu pemutihan utang pinjol (OJK), seleksi CPNS palsu, hingga penipuan terkait pemilu.
Isu hoaks tersebut, cukup meresahkan bahkan merugikan pihak-pihak tertentu.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Sandi Supyandi berharap banyak isu hoaks tersebut, bisa ditangkal dengan peran sertanya pers.
Menurutnya, peran pers diperlukan untuk mengcounter informasi yang belum tentu kebenarannya.
"Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peran penting dalam menangkal isu hoaks. Rekan-rekan pers harus menjadi benteng, untuk mengcounter berita-berita hoaks dengan menyuguhkan data dan fakta yang jujur," ujar Sandi, saat dihubungi Senin (9/2/2026).
Lebih lanjut, Sandi mengatakan jika pers yang profesional dan berintegritas merupakan pilar penting dalam menjaga demokrasi, memperkuat transparansi, serta mencerdaskan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam menyajikan sebuah berita pers harus memberikan informasi terpercaya, jujur sebagai pembawa pesan yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.
Walaupun begitu, Sandi cukup memahami kondisi yang dihadapi pers saat ini, yakni disrupsi digital
Terkait persoalan yang dihadapi pers saat ini, yakni disrupsi digital, penyebaran hoaks yang masif, dan penurunan pendapatan iklan konvensional.
Tentang hal itu, ia berpendapat jika pers harus terus berkembang sehingga mampu menjawab tantangan zaman.
"Harus ada inovasi lebih, karena hari ini semua orang memiliki sarana dan prasarana media secara individu," ujar politisi dari Fraksi PKB ini.
Insan pers dipercaya bisa memberikan inovasi untuk lebih bisa meningkatkan potensi-potensi daerah.
Selain itu, pers juga menjadi garda terdepan dalam memberikan data dan fakta yang sejujur-jujurnya, untuk bisa menuntaskan segala permaslaahan dalam mewujudkan cita-cita pemekaran KBB.
Sandi memahami, sesuai dengan fungsinya pers sebagai sosial kontrol yang adakalanya pemberitaan mengkritisi. Justru ia berpendapat, sepanjang kritiknya bersifat membangun tidak keberatan.
Hanya saja, dalam penyajiannya tetap harus berimbang dan berdasarkan fakta yang ada. Karena diakuinya jika hingga saat ini pers masih dibutuhkan oleh masyarakat.
"Disinilah pentingnya komunikasi dan diskusi yang perlu ditingkankan supaya menghasilkan kolaborasi pesan yang lebih bisa diterima. Kalaupun ada kekurangan disanalah perlunya evaluasi dan terus bersinergi," tuturnya.
Dalam.kesemoatan ini, Sandi juga berharap agar pers bisa memberikan masukan, mengambil peran sekecil apapun di rengah-tengah kehidupan sosial, kebudayaan dan keberagamaan.
"Semoga saja, tema HPN tahun 2026 menjadi langkah-langkah yang strategis dalam menjalankan pengabdiannya," katanya. (DPRD KBB)
Editor: denkur