Kasus Bunuh Diri Seorang Ibu Bersama Dua Anak Balitanya Pukulan Telak buat Pemerintah Kabupaten Bandung

"Sinergi di tingkat bawah inilah yang akan memastikan setiap warga tetap terpantau kesulitannya," katanya. 

DARA| Kasus Ny, EN yang diduga tewas bunuh diri bersama dua anak balitanya menjadi pukulan telak buat Pemerintahan Kabupaten Bandung. Ini satu bukti masih ada  warga yang belum tersentuh program-program pemerintah daerah, khususnya program pemberdayaan ekonomi.

Seperti diberitakan sebelumnya, nasib mengenaskan menimpa Ny EN, warga Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Karena beban hidup yang menghimpitnya ia  mengakhir hidupnya bersama dua anak balitanya, AA (9) dan APA (11 bulan). 

Meski dinilai terlambat, Bupati Bandung Dadang Supriatna prihatin atas kejadian 
tragis tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak, tanpa disadari masih ada warga yang menanggung beban hidup yang begitu berat.

"Saya menyampaikan duka cita yang sangat mendalam sekaligus rasa prihatin atas peristiwa tragis yang menimpa satu keluarga di Banjaran," ujar  Dadang Supriatna melalui akun instagram pribadinya @dadangsupriatna, Sabtu (6/9/2025).

Untuk itu, Dadang menegaskan pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengetahui secara persis apa yang sedang terjadi dan dibutuhkan oleh warganya.

Diberbagai kesempatan dirinya seringkali menginstruksikan para camat, kepala desa, Ketua RW dan para Ketua RT agar lebih peka terhadap lingkungan dan mengetahui keadaan warganya.

"Saya titip kepada Kepala OPD, Kepala Desa, para Ketua RT dan Ketua RW harus peka terhadap lingkungan," tutur Dadang saat memberikan sambutan pada acara Doa Bersama, Kamis (4/9/2025) lalu. 

Kasus ibu yang diduga bunuh diri bersama kedua anaknya di Banjaran tersebut, lanjut Bupati, menjadi 'warning' baik bagi pemerintah maupun masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya dan saling menjaga satu sama lain. 

Dadang memberi intruksi khusus kepada para kepala desa untuk bersinergi dengan para Ketua RW dan Ketua RT guna meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta mendata warganya yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Sinergi di tingkat bawah inilah yang akan memastikan setiap warga tetap terpantau. Tidak ada yang mengalami kesulitan tanpa pendampingan, dan setiap masalah bisa cepat dicarikan jalan keluarnya," katanya. 

Ia juga secara minta kepada aparat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk segera mendata masyarakat yang memang benar-benar kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Saya juga menegaskan agar camat hingga perangkat desa mendata warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Jika dana APBDes terbatas, segera laporkan kepada pemerintah daerah. Kami akan menyalurkan bantuan, termasuk melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak masyarakat," tuturnya. 

Ditegaskan, dalam Surat Edaran Mendagri dijelaskan bahwa pos BTT dalam APBD bukan hanya untuk kebutuhan bencana saja, namun bisa juga untuk memenuhi kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk dampak inflasi.

"Dengan kerja sama dan kepedulian bersama, kita pastikan tidak ada satu pun warga Kabupaten Bandung yang terabaikan," tegasnya. 

Editor: Maji