– Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kualitas dapur progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat sudah memperlihatkan kemajuan signifikan. Ia berkelakar, kondisi dapur MBG di Jabar lebih baik dibanding dapur pribadi para pejabat negara.
Demikian disampaikan Zulhas, sapaannya, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025). Acara itu turut dihadiri Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Wamendagri Bima Arya, Kepala BGN Dadan Hindayana hingga kepala daerah di Jabar.
"Tadi yang kami lihat bagus sekali, lebih bagus daripada dapur di rumahnya Pak kepala BGN dan dapur saya, jauh lebih bagus. Jadi anak-anak kita akan makan gizinya bagus, di tes juga jadi anak kita insyaallah akan mendapat pelayan makan yang lebih bagus," ucap Zulhas.
Ia menegaskan, MBG merupakan program pemerintah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab bersama lintas lembaga dan pemerintah daerah. Meski Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pelaku utama, keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat desa.
"Kami menegaskan bahwa MBG itu program pemerintah, tentu pelaku utama BGN tapi kita semua terlibat untuk mendukung agar lebih sukses, Bupati Camat, kepala desa, kepala dinas, Gubernur semua jadi ini pekerjaan kita semua. Sudah ada Perpres 115 bahwa ini pekerjaan kita bersama ya tanggung jawab utamanya ada di BGB," ujar Zulhas.
Menurutnya, kolaborasi tersebut bukan hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi dan aman, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Kebutuhan bahan pangan untuk MBG bisa disuplai langsung oleh masyarakat lokal.
"Kalau kita pekerjaan kita bersama maka ini akan menimbulkan gerakan ekonomi rakyat. Rakyat bisa tanam sayuran, tanam buah, pelihara ikan, ayam gimana caranya? Ini perlu dibimbing langsung karena yang punya aparat di desakan Bupati Gubernur punya camat punya kades untuk membina langsung sehingga ekonomi rakyat itu bisa tumbuh," katanya.
Zulhas juga memastikan aspek teknis penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar. Mulai dari sistem layanan, kualitas gizi, hingga keamanan makanan yang disajikan kepada anak-anak.
"Ketiga kami juga memastikan bahwa SPPG itu bisa berjalan dengan baik SLHS-nya sudah ada kemudian gizinya bagus kemudian aman," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginginkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa memberikan rasa keadilan bagi petani hingga menumbuhkan perekonomian, meningkatkan daya saing dan kualitas warga, serta membangun rasa keadilan.
"MBG ini kan program bersama mulai dari pemerintah pusat hingga kelurahan maupun desa. Jadi pelaksanaan harus melahirkan manfaat yang besar," kata Dedi.
Dedi pun optimistis pelaksanaan program MBG di Jawa Barat bisa mewujudkan keinginannya. Sebab, semua pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi ini sudah menekan beberapa hal pokok.
Pertama, kata Dedi, gelontoran dana Rp54 triliun dari BGN untuk pelaksanaan program MBG di Jabar, satu di antaranya menggunakan jasa bank daerah.
Kemudian, petani telur, beras, ikan, sayuran, dan lainnya bisa menyuplai secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program MBG.
"Dana Rp54 triliun yang beredar di Jawa Barat, satu di antaranya memakai bank daerah. Petani bisa langsung jual ke jasa layanan MBG (SPPG), jadi tidak hanya di beberapa tangan saja," ujarnya.
Apabila itu terwujud, produktifitas para petani di berbagai daerah bisa meningkat. Sebab, harga bahan pokok bisa kompetitif dan petani mendapatkan insentif yang tinggi, karena bisa menjual produk secara langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Itu bisa membuat harga yang kompetitif dan petani dapat insentif tinggi," ucapnya.