| Rencana Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengajukan pinjaman daerah hingga Rp 240 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) belum mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengatakan, pihaknya baru mendapatkan penjelasan secara utuh mengenai rencana pinjaman tersebut melalui ekspos Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin 10 Agustus 2026.
Wawan menegaskan informasi mengenai pinjaman Rp240 miliar yang telah beredar di masyarakat tidak boleh dimaknai sebagai keputusan DPRD.
”Perlu saya luruskan dulu dari awal, bahwa kami, DPRD, baru saja kemarin Senin, 10 Agustus, merespons surat dari Pak Wali Kota mengenai usulan pinjaman, sehingga Senin kemarin baru ekspos dari TAPD sebagai perwakilan wali kota untuk menjelaskan kepada kami tentang usulan pinjaman,” kata Wawan, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, ekspos TAPD baru memberikan gambaran mengenai skema pembiayaan. DPRD belum sampai pada tahap memberikan persetujuan atau penolakan.
Dari pemaparan TAPD, kata Wawan, terdapat tiga pilihan skema pinjaman yang dapat diajukan kepada PT SMI.
Opsi pertama sebesar Rp240 miliar, dengan tenor 8 tahun. Opsi kedua Rp150 miliar dengan tenor 5 tahun. Opsi ketiga Rp89 miliar dengan tenor 3 tahun.
Wawan menyebutkan, DPRD kini mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, program yang akan dibiayai, manfaat bagi masyarakat, serta konsekuensi terhadap kemampuan fiskal daerah. Itu penting karena pinjaman akan menjadi kewajiban pemda dalam beberapa tahun ke depan.
Pihaknya memahami tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, terutama setelah berkurangnya transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk mengambil pinjaman tanpa perhitungan yang matang.***