Guru honorer dan tenaga pendidikan lainnya di Bandung Barat hanya menerima insentif sebesar Rp1,5 juta/Tahun atau Rp125 ribu/bulannya.
DARA | Nominal honorarium tersebut jauh lebih kecil dibanding Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) di Kota Bandung, yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK).
Iwa, salah seorang tenaga honorer pendidikan R2 dan R3 yang tergabung dalam Persatuan Guru dan Tendik Honorer (PGTH) KBB, mengatakan insentif tersebut sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saat ini kami hanya mendapat Rp1,5 juta per tahun. Kalau dihitung per bulan itu hanya sekitar Rp125 ribu. Ini sangat menyiksa,” ujarnya, melalui pesan WhatsApp Sabtu (8/3/2025).
Meski begitu para guru honorer tidak patah semangat. Mereka tetap mengajar dan bekerja penuh waktu walau dengan penghasilan yang sangat minim.
Namun, mereka berharap Pemkab Bandung Barat memberikan perhatian lagi dengan memberikan insentif yang nominalnya tidak terlalu jomplang dengan daerah lainnya, seperti Kota Bandung.
PGTH meminta agar Pemkab Bandung Barat lebih memperhatikan nasib mereka dengan memberikan insentif yang lebih layak. Seperti halnya di Kota Bandung, HPM-nya setara dengan UMK.
“Di Kota Bandung, guru honorer mendapat HPM yang menyesuaikan dengan UMK. Artinya, kesejahteraan mereka lebih diperhatikan. Sementara di KBB, hanya Rp1,5 juta per tahun. Bagaimana kami bisa bertahan dengan jumlah segitu?”, keluhnya.
Selama ini, honor yang mereka terima sumbernya dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS). Ini juga menjadi kendala bagi para honorer lantaran, dana BOS sering kali tidak stabil dan tidak semua guru mendapatkan jumlah yang sama.
“Kalau hanya mengandalkan dana BOS, itu betul-betul berat. Pencairannya tidak tetap, tergantung kebijakan sekolah, dan ada yang mendapat nominal sangat kecil,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terpaksa mereka mencari sampingan dengan bekerja di tempat lain.
Oleh karena itu, para honorer pendidikan di KBB meminta adanya insentif tambahan seperti HPM Kota Bandung, agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih manusiawi.
“Kami berharap ada tambahan insentif yang layak, setidaknya mendekati skema HPM Kota Bandung yang sesuai UMK. Selama status kami masih belum jelas dalam masa penyesuaian aturan pemerintah, minimal ada bantuan yang cukup agar kami bisa bertahan,” tuturnya.
Sebelumnya para honorer pendidikan melakukan audiensi dengan DPRD, DPR RI dan Kemendikbud untuk mendesak agar pemerintah segera memberikan solusi konkret demi kesejahteraan tenaga pendidik di KBB.***
Editor: denkur
