Bagikan Bansos Tahap Dua, Petugas Terapkan Protokol Kesehatan

Rabu, 15 Juli 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ardian Resco/dara.co.id

Foto: Ardian Resco/dara.co.id

Keselamatan dan kesehatan petugas pengirim bantuan sosial Provinsi Jawa Barat menjadi atensi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar.


DARA | BANDUNG – Ketua Divisi Pemberdayaan Aparatur, Non Aparatur, dan Masyarakat, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 yang juga Ketua Tim Penyaluran Bansos Provinsi Jabar, Dudi Sudradjat Abdurachim memastikan seluruh petugas pengirim bansos provinsi terapkan protokol kesehatan.

“Kami ingin semua petugas yang terlibat dalam penyaluran bansos provinsi tahap II aman dan terapkan semua protokol kesehatan,” kata Dudi di Kota Bandung, Rabu (14/7/2020).

Dudi melaporkan, per Selasa (14/7/20) pukul 06:00 WIB, sebanyak 131.588 paket bansos provinsi berhasil diserahkan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebanyak 72.014 paket bansos dalam proses pengiriman. Adapun KRTS Non-DTKS sebanyak 1.392.407 KK.

Bansos provinsi senilai Rp500 ribu merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Selain bansos provinsi, ada Kartu PKH, Kartu Sembako, bansos presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial, dan bansos kabupaten/kota.

“Ada sekitar 27 tahap cleansing data penerima bansos provinsi untuk tahap II ini. Mulai dari menyinkronkan kode kabupaten/kota, memastikan NIK valid, memeriksa pekerjaan, sampai mengecek nama dan alamat penerima bansos,” ucapnya.

Selain itu, kata Dudi, pihaknya berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memadankan data penerima bansos, supaya tepat sasaran dan berkeadilan. Distribusi bansos tahap II ditargetkan selesai pada 22 Juli mendatang.

“Pendataan penerima bansos provinsi tahap II ini semakin ketat karena kami didampingi BPKP. Sebab, hasil evaluasi tahap I, data menjadi kendala yang membuat waktu penyaluran bansos menjadi panjang,” pungkasnya.***

Editor: denkur

Berita Terkait

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
BPOM RI Visitasi Santosa Hospital Bandung Central  Ikrar Sebut Rumah Sakit Ini Bisa Jadi Percontohan
Wabup Bandung Barat Asep Ismail Ajak ASN Jaga Kebersihan
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
Lantik Ribuan PPPK, Bupati Jeje Ritchie Ismail Berikan Pesan Moral
BAZNAS Jabar Hadirkan Layanan Publik dan Konsultasi ZISWAF di Acara “ Abdi Nagri Nganjang Ka Warga”
Bupati Bandung Barat, Pastikan Melanti Ribuan PPPK, Simak Penjelasan BKPSDM
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Rabu, 16 April 2025 - 19:53 WIB

BPOM RI Visitasi Santosa Hospital Bandung Central  Ikrar Sebut Rumah Sakit Ini Bisa Jadi Percontohan

Rabu, 16 April 2025 - 17:32 WIB

Wabup Bandung Barat Asep Ismail Ajak ASN Jaga Kebersihan

Rabu, 16 April 2025 - 14:32 WIB

Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini

Rabu, 16 April 2025 - 11:17 WIB

Lantik Ribuan PPPK, Bupati Jeje Ritchie Ismail Berikan Pesan Moral

Berita Terbaru