DARA| JAKARTA – Banyak persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan pilkada langsung, salah satunya dalam penekanan biaya pilkada. Oleh karena itu, DPR kini tengah mengkaji efektivitas pemilihan kepala daerah langsung. “Sekarang kita sudah melihat manfaat dan mudaratnya. Apakah kita teruskan atau hentikan. Apakah kita teruskan atau kembalikan ke DPRD,” ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/11).
Menurutnya, seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, bakal ada banyak pihak yang menentang wacananya tersebut. Namun, lanjutnya, pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah sesuai amanah dari konstitusi. “Kembalikan kepada keterwakilan sistem di DPRD sesuai dengan bunyi sila ke-4 Pancasila. Pasti ini akan dituding kemunduran demokrasi, tapi itulah konsekwensi kita,” ujarnya.
Menurut dia, langkah ini bisa menekan dari segi biaya dan psikis bangsa. Sejauh ini, ia melihat kompetisi dua calon kepala daerah sangat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menanggapi perbedaan pilihan. Tak sedikit masyarakat kerap bergesekan gara-gara perbedaan pilihan. “Banyak yang head to head berdampak dengan akar rumput gesekan makin menguat makin keras,” ujarnya.
Opsi kedua, kata Bamsoet menyarankan ada pemilihan dengan sistem elektronik atau e-voting. Sistem ini, sudah banyak dilakukan di dalam negeri dengan sistem percobaan untuk pemilihan kepala desa.
“Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menerapkan ini untuk pilkades. Mereka duluan yang merasakan, di Jerman, Belanda, Brazil dan Irlandia juga demikian,” ujarnya seraya menambahkan, sistem ini bisa menekan angka korupsi pengadaan kertas, tinta dan bilik. Sistem ini juga bisa merangsang publik untuk menggunakan hak pilihnya di mana pun berada.***
Editor: denkur
