Program ini juga bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga yang lain, yaitu BAPPENAS, Kementerian LHK, dan Kementerian Dalam Negeri.
DARA- Management Program (ISWMP) Sungai Citarum merupakan salah satu sungai strategis nasional dan merupakan sumber air baku untuk DKI Jakarta dan sekitarnya dan sempat menyandang predikat sebagai salah satu tempat paling tercemar (dilansir dari Green Cross Switzerland dan Blacksmith Institute), dimana pengelolaan sampah yang kurang baik menjadi salah satu faktor pencemar dari sungai citarum, selain dari air limbah domestik dan industri.
Untuk merespon hal tersebut, pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 15/2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, dimana pengelolaan persampahan merupakan salah satu satu sektor yang harus dibenahi dalam pencapaian target. di Bandung Barat sendiri sudah di bentuk Tim Satgas berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.247-DLH/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Citarum Harum Kabupaten Bandung Barat.
Dalam rangka mendukung perpres tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui dana pinjaman dari World Bank di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai program bernama Improvement Solid Waste Management Program (iswmp).
Program ini juga bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga yang lain, yaitu BAPPENAS, Kementerian LHK, dan kementerian dalam negeri, karena permasalahan persampahan ini merupakan masalah multi stakeholder yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Adapun kabupaten dan kota yang menjadi target dari program Improvement Solid Waste Management Program (ISWMP) di 8 kota/kabupaten sepanjang DAS Citarum, yaitu:
Kota Bandung,
Kabupaten Bandung
Kota Cimahi
Kab. Bandung Barat
Kab. Cianjur
Kab. Purwakarta
Kab. Karawang
Kab. Bekasi
Arahan Menko Marves yaitu Optimalisasi kegiatan pengurangan sampah dengan cara menghindari terjadinya penumpukan sampah, menggunakan produk/kemasan hasil daur ulang dan menggunakan kembali produk/kemasan dengan fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Sedangkan mengoptimalkan penanganan sampah dengan cara melibatkan masyarakat untuk bertanggung jawab dalam menangani sampah yang mereka hasilkan dan mengolah sampah sedekat mungkin dengan sumbernya.
Dengan pengolahan sampah sedekat dengan sumbernya (di TPST) diharapkan akan mengurangi beban operasional pengangkutan sampah dari sumber ke TPA
“Paradigma lama pengelolaan sampah “Kumpul-Angkut-Buang” ke TPA yang bertumpu pada pendekatan penanganan akhir harus ditinggalkan. Segera beralih ke paradigma baru, yang memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Contohnya untuk energi, kompos, magot dan bahan baku industri,” tutur Kepala
Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB M. Nur Rahman Hakim didampingi Sub Koordinator Kewilayahan Ira Pryadarsani.
Hakim mengatakan, sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah persampahan yaitu dengan penyepakatan Komitmen Pemerintah Daerah Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Keberlanjutan Program Pengelolaan Persampahan di Wilayah DAS Citarum melalui dokumen Rencana Aksi (Renaksi) Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 s/d 2025.
“Kemarin di Jakarta tanggal 3 agustus 2022 ada paraf dari semua Sekda di 8 kabupaten dan kota untuk Rencana Aksi Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/KotaTahun 2022 s/d 2025 yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Kepala Daerah, yang di rencanakan akan dilaksakan minggu ke 2-3 bulan Agustus ini,” ungkapnya.
Dalam Renaksi Pengelolaan Persampahan ini direncanakan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam mendukung Program Citarum Harum dimana tidak hanya DLH saja yang saat ini diberikan tupoksi penanganan persampahan, akan tetapi juga ditunjang oleh kegiatan OPD lain seperti Dinas Perikanan dan Peternakan melalui program pemanfaatan magot untuk pakan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui program pemanfaatan pupuk kompos, Dinas PUTR melalui program pembangunan prasarana persampahan, Dinkes-DP3AKB-DPMD dengan program edukasi dan pembinaan masyarakat, serta Satpol PP melalui program penegakan perda tentang persampahan.
Ira mengatakan, ISWMP adalah salah satu program yang mendukung Renaksi Pengelolaan Persampahan dan dengan adanya bantuan dari pusat melaui program ISWPM ini merupakan peluang KBB untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi persoalan dan dalam mengatisipasi penutupan TPA Sarimukti di Tahun 2023 dan keterbatasan kuota penanganan sampah di Legok Nangka. Pemda KBB memperoleh bantuan dari pemerintah pusat berupa FS dan DED serta Hibah Bangunan TPST dengan sarana dan prasarana untuk pengolahan dan pengangkutan sampah serta biaya Operasional Maintainance (OM) selama 10 bulan di tahun pertama.
Namun dalam pelaksanaannya sulit sekali mencari lahan2 untuk di jadikan lokasi TPST terbentur dengan paradigma masyarakat yang masih berpikir bahwa tempat penampungan sampah pasti berfikir akan sama seperti TPA sarimukti padahal sangat beda TPA dengan TPST.
Tentunya dengan pendekatan yang “humanis” dengan berbagai sosialisasi yang dilaksanakan, masyarakat diharapkan akan lebih aware tentang kebermanfaatan program ini kedepannya.
Seperti halnya rencana TPST di Cilame (Komplek Pemda) diharapkan jadi pilot project-nya KBB dalam pengelolaan Persampahan di TPST tersebut mengolah sampah menjadi kompos dan magot, dimana konsep design bangunan dan sarana prasaran yang di integrasikan dengan kegiatan yang bisa di kembangkan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat disekitar TPST, salah satu contohnya adalah adanya area sarana untuk pengembangan ternak lele/ikan, greenhouse untuk pembibitan tanaman, area untuk bertanam dan ada area untuk edukasi. (Advetorial Bapelitbangda)
Editor: Maji
