DARA | BANDUNG – Pemkot Bandung akan mengadakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk mengisi enam jabatan kepala dinas dan satu asisten yang kosong. Seleksi berlangsung pascarotasi pejabat pada 22 Maret 2019.
Jabatan yang kosong antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Rachmat Satiadi, mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring calon pejabat setingkat eselon dua itu. Pembentukan Pansel bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Kami sudah konsultasi dan sudah menyusun Panitia Seleksi untuk open bidding. Tapi kami tetap menempuh prosedur dengan melapor kepada KASN,” ujarnya dalam Bandung Menjawab di Taman Sejarah Balai Kota Bandung, Kamis (28/3/2019).
Guna menjaga obyektivitas dan keberimbangan, Pansel terdiri atas berbagai unsur. Di antaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, akademisi, profesional, dan internal Pemkot Bandung yang memiliki sertifikasi Pansel.
“Kini KASN tengah mempertimbangkan nama-nama yang mewakili elemen tersebut, “ kata dia.
Soal kandidat, seleksi ini tak hanya bagi para ASN di Kota Bandung. Penjaringan ini juga membuka kesempatan bagi ASN se-Jawa Barat yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala dinas di pemkot ini.
“Seleksi ini harus terbuka dan melingkupi seluruh Jawa Barat,” ujar dia.
Syaratnya, pelamar haruslah ASN yang berpangkat/golongan minimal IV/a dengan masa kerja minimal dua tahun di kepangkatan tersebut. Seleksi boleh diikuti pada personel TNI dan Polisi, asalkan memenuhi aturan main yang telah diamanatkan PP 11/ 2016 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Pada aturan tersebut, polisi atau tentara yang telah berpangkat setara IV/a atau lebih berhak ikut seleksi. “Tapi mereka harus mengundurkan diri dulu dari satuannya, baru mengikuti dan mereka juga harus S1 sesuai dengan aturan ini,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
