DARA | JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, merangkul pengusaha untuk mendukung program-program pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Itu dilakukannya demi hadirnya sinergis antara program Pemprov daerah ini dengan program perusahaan pada Corporate Social Responsibility (CSR).
“Jadi, sebelum perusahaan mengucurkan CSR, ngobrol dulu ke Gubernur. Nanti Gubernur deteksi dulu ada masalah apa di Jabar, supaya jangan asal habis anggaran, tapi tidak efektif,” kata Emil, pada Corporate Communications, Social Responsibility, and Security Executive Forum Astra International, di Menara Astra, Jakarta, Selasa (12/02/2019).
Ajakannya kepada perusahaan menjadi perwujudan teori pentahelix. Terobosannya itu pun sejalan dengan era birokrasi dinamis yang tengah diterapkannya saat ini bahwa pembangunan tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah.
“Inilah teori membangun tidak harus dengan APBD.Tapi dengan teori pentahelix. ABGCM, yaitu Academy, Bussiness, Government, Community, dan Media,” ujar dia.
Selain itu, lanjutnya, perusahaan, bahwa Jawa Barat merupakan provinsi besar yang diperebutkan dalam segala hal, baik dari sudut pandang bisnis maupun politik. “60 persen bisnis berebut di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa,” katanya.
Jawa Barat, menurut daia, punya banyak keuntungan bagi para investor. Di antaranya dekat dengan Jakarta.
“Maka saya mohon keadilan pajak-pajaknya sering kali ada di Jakarta, NPWP-nya di Jakarta, produksi di tanah, air, dan udara Jawa Barat,” katanya.
Begitu juga laju ekonomi di Jawa Barat, menurut dia juga, selalu bagus, rata-rata selalu di atas nasional setiap tahun. Tapi angka gini rasio agak besar, sehingga terdapat banyak ketimpangan. Sejahtera dinikmati kalangan menengah atas.
Satu Desa Satu Perusahaan, Desa Digital, adalah sejumlah program yang digulirkan demi mengurangi ketimpangan yang ada. Program tersebut salah satunya perlu didukung perusahaan lewat CSR-nya.***
