Banyak yang harus ditanyakan kepada gubernur. DPR Jabar gunakan hak interpelasi. Semoga bukan isapan jempol
DARA | BANDUNG – Interpelasi DPRD Jabar terhadap gubernur tak lagi sekadar wacana. Sudah mengkerucut dan siap digelar. Sejumlah partai mendukung, termasuk katanya dari partai pengusung Ridwan Kamil.
Rahmat Hidayat Djati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, PKB setuju interpelasi, pasalnya banyak hal yang harus ditanyakan kepada gubernur.
Interpelasi diambil, kata Rahmat, dengan target agar kekeliruan gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan terungkap secara transparan. Prinsipnya yang akan ditanyakan terkait tata kelola pemerintah daerah
“Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang-undang pemerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan, kami merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujarnya, dilansir galamedianews.com, Selasa (8/10/2019).
Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jabar solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. “Kami solid. Salah satu alasan kami setuju (interpelasi) karena sebagai partai pengusung punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan gubernur betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Ridwan Kamil tidak menganggap langkah interpelasi dewan sebagai bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.
“Interpelasi itu sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang harus menjadi momok atau menggambarkan ketidak akuran atau hal destruktif. Interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan,” ujar Abdul.
Interpelasi diperlukan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis. “Saya kira enggak perlu ada tanggapan heboh lah. Terus bukan menunjukkan dewan menghalau atau sedang merusak pak gubernur dan sebagainya. Tidak seperti itu,” ujarnya.
Abdul pun menilai Ridwan Kamil terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial. Menurutnya, hal itu berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat yang mengalami penurunan. Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD.***
Editor: denkur
