Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementrian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaksanakan rapat kerja bersama Gubernur Jawa Barat, Bupati Garut, beserta jajaran di Hotel Sartika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (27/10/2020).
DARA | GARUT – Rapat kerja ini rangkaian dari kunjungan kerja bersama gugus tugas Kementrian PPN/Bappenas dalam rangka mempercepat pembangunan Jawa Barat selatan yang dilaksanakan 22-28 Oktober 2020.
Rapat kerja sama antara Kementrian PPN/Bappenas dengan Gubernur Jawa Barat ini mencakup lima sektor pembangunan yakni kemiskinan, infrastruktur, kebencanaan, Usaha Kecil Menengah Mikro (UMKM), dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan, Bappenas hadir sebagai penghubung antara pusat dan daerah khususnya dalam pembangunan daerah.
“Bappenas hadir di sini sebagai clearing house, memastikan konvergensi perencanaan dan penganggaran pembangunan, konvergensi perencanaan nasional antara pusat dan daerah, kemudian kebutuhan nasional dari daerah yang bisa dikonvergensi dalam rangka pendanaannya,” ujarnya di Hotel Sartika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Selasa (27/10/2020).
Menurut Suharso Monoarfa, pihaknya mengunjungi Jawa Barat karena adanya arahan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Bappenas mengunjungi Jawa Barat bagian selatan karena arahan presiden terkait kemiskinan dan UMKM. Di Jabar selatan ini juga ada pembangunan jalan tol, jalur Kereta Api Bandung-Banjar, penanganan UNESCO Global Geopark Pelabuhan Ratu, korporasi berbasis petani digital, hingga inisiasi monografi desa,” ucapnya.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan percepatan pembangunan yang telah dibahas dalam rapat, akan dilaksanakan secara bertahap.
“Program-program itu tadi dibahas, disepakati, mungkin dalam bahasa saya, seperempatnya akan dilakukan di 2021, nanti mayoritasnya tiga perempatnya di 2022, dan sisanya, kalau ada sisanya, di 2023. Mudah-mudahan dalam hitungan tiga tahun, semua usulan yang tadi kita anggap sangat luar biasa itu bisa diselesaikan dengan dukungan pemerintah pusat,” katanya.
Jawa Barat adalah provinsi kedelapan yang menjadi tujuan kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas, setelah Nusa Tenggara Timur, Bali, Gorontalo, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.***
Editor: denkur
