“Dinkes mengajukan anggaran Covid 19 tahun 2021 sekitar Rp40 miliar namun realisasinya hanya Rp12 miliar per bulan Agustus ini,” ungkap Uus Supangat, Minggu (22/8/2021).
DARA- Serikat Petani Pasundan (SPP) Tasikmalaya yang terus konsisten mempertanyakan laporan penggunaan anggaran Covid 19 senilai Rp75 miliar terhadap Pemkot Tasikmalaya.
Hingga saat ini belum juga mendapat jawaban, SPP Tasikmalaya pun memasang spanduk ‘saatnya rakyat bertanya’ dibeberapa titik pusat pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tasikmalaya, Uus Supangat akhirnya menyampaikan mengenai realisasi anggaran Covid 19 tahun 2021 sampai bulan Agustus.
“Dinkes mengajukan anggaran Covid 19 tahun 2021 sekitar Rp 40 miliar namun realisasinya hanya Rp 12 miliar per bulan Agustus ini,” ungkap Uus Supangat, Minggu (22/8/2021).
Dia menjelaskan realisasi anggaran dan penyerapan sampai agustus 2021 anggaran penanganan Covid-19 yaitu Rp 9.044.749.500,- realisasinya Rp. 2.272.855.495,- (25,13 %).
“Dukungan vaksinasi Rp 2.003.663.000,- Realisasi Rp. 0,-. sementara Insentif tenaga kesehatan (nakes) Rp 14.834.888.500,- Realisasi Rp. 10.058.214.460,- (67,80%),” tuturnya.
Selanjutnya, kata dia, adalah belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Rp 5.304.658.400,- Realisasi Rp. 0,-.
“Itu laporan terakhir yang saya terima, tentu ini terus bergerak dan akan ada penambahan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Menurutnya, anggaran yang besar di Dinkes peruntukannya untuk insentif nakes yaitu Rp 10 miliaran. Karena awalnya dibiayai oleh Pemerintah pusat kini diserahkan ke APBD II Kota Tasikmalaya.
“Dinkes dan RSUD dr. Soekarjo itu beda anggarannya, kalau pasien di RSUD langsung dapat bantuannya dari pusat, kalau Dinkes jalurnya untuk pasien Isolasi mandiri tersentralistik seperti di Rumah sakit Dewi Sartika dan Purbaratu,” ujarnya.
Uus menjelaskan, anggaran Covid 19 tidak hanya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya secara refokusing tetapi ada juga bantuan dari Pemprov Jabar dan pusat.
“Biaya makan minum pasien isolasi tersentralistik kan di biayai oleh Dinas Kesehatan dan bukan untuk kebutuhan obat, oksigen juga masker yang dikonsentrasikan sekarang di rumah sakit Dewi Sartika dan Purbaratu,” tuturnya.
Jadi, lanjut dia, anggarannya sangat dinamis. Uus mencontohkan sebelumnya kasus positif Covid 19 mencapai 1500 dan sekarang sudah menurun sekitar 500.
“Jadi ini grade 2, sampai akhir tahun masih memerlukan anggaran secara reguler, karena kan ada juga untuk vaksin dan yang lainnya,” tegasnya
Selain itu, dia mengatakan Dinkes Kota Tasikmalaya real time dalam melakukan laporan penggunaan anggaran Covid 19 diantaranya kepada Inspektorat, BPK bahkan lembaga anti korupsi.
“Real time lah kita ini dalam melaporkan penggunaan anggaran Covid 19, jadi anggaran Covid diketahui oleh DPRD dan disetujui, DPRD kalau tidak salah empat kali meminta laporan penggunaan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Dede Muharam berharap Dinas Kesehatan juga melaporkan penggunaan anggaran Covid 19 secara real time juga ke DPRD.
“Seharusnya Dinas Kesehatan melakukan hal yang sama memberikan laporan penggunaan anggaran Covid 19 ke DPRD, jadi tidak harus diminta saja baru memberikan laporan, kalau laporan ke inspektorat kan jeruk makan jeruk,” tegasnya.
Dengan demikian, Dede pun meminta Dinas Kesehatan untuk memberikan laporan penggunaan anggaran Covid 19 ke DPRD dalam waktu seminggu sekali.
“Kami tunggu laporan dari Dinas Kesehatan untuk penggunaan anggaran Covid 19 seminggu sekali atau tiap hari pun tidak jadi masalah laporannya,” pungkas politisi PKS ini.
Editor : Maji
