DARA | BANDUNG – Mendagri, Tjahyo Kumolo, meminta pemerintah daerah jangan terpaku pada administrasi atau pertanggungjawaban, begitu ada bencana alam. Pemerintah daerah harus menganggarkannya sekecil apapun kemampuan daerah.
“Minimal dana tersebut bisa digunakan untuk keperluan beras atau pengobatan,” katanya pembukaan Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) XIX 2019, di Bnadung, belum lama ini.
Mendagri menyarankan dalam menangani bencana pemerintah daerah jangan tanggung-tanggung dalam mengeluarkan dana. “Jangan sedikit-sedikit 1M, 2M menunggu dari pusat. Setidaknya jangan menunggu pusat dulu karena walau bagaimanapun manusianya harus ditolong dulu. Karena itu anggaran daerah harus siap. Baru setelah bencananya besar mengeluarkan anggaran darurat sehingga anggaran dari pusat terpenuhi. Saya kira BPK pun memahami ketika pertanggung jawaban.”
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyerahkan secara simbolis bantuan keuangan untuk korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Provinsi Papua. Bantuan tersebut merupakan rasa duka cita dan bentuk kepedulian sesama.
Bantuan itu bersumber dari APBD Jawa Barat sebesar Rp2 miliar, diserahkan kepada Bupati Jayapura, Mathius Awaitaouw. Selain itu diserahkan pula bantuan hasil penggalangan dana para ASN Pemprov setempat, sebesar Rp181 juta.
Sepuluh Gubernur yang tergabung dalam FKD-MPU itu berkomitmen mencari pola kerja yang lebih taktis terkait kebencanaan. Salah satunya akan menghasilkan cetak biru kesiapan kebencanaan.
Kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Gubernur (FKD-MPU) XIX 2019 di Bandung, kemarin. Kesepuluh gubernur anggota FKD-MPU tersebut yakni Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Beberapa bencana besar terjadi di enam provinsi anggota FKD-MPU, yakni NTB, DIY, Jabar, Jateng, Banten dan Lampung. Untuk itu, Jabar selaku tuan rumah Raker menawarkan konsep kerja sama untuk dibahas dalam rakergub tersebut.
“Ini demi meningkatkan kapasitas pemda dan komponen masyarakat dalam mitigasi bencana serta membangun budaya masyarakat tangguh bencana,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
