DARA | JAKARTA – Tempo hari Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan ada 30 teroris yang akan masuk Jakarta saat sidang putusan Mahkamah Konstitusi, 27 Juni 2019.
Pernyataan itu mengundang banyak tanggapan. Diantaranya dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsudin. Menurut Din aparat penegak hukum dan keamanan seharusnya sudah menangkap 30 teroris itu.
Dikutip dari republika, Din mengatakan, pernyataan seorang jenderal purnawirawan, apalagi mantan Panglima TNI, bukan asal bunyi. Moeldoko tentu memiliki bukti berdasarkan informasi intelijen yang mudah diaksesnya.
Aparat penegak hukum harusnya mencegah rencana aksi kelompok yang dianggap teroris itu. Moeldoko harus berbuat sesuatu untuk mencegahnya. Jika tidak ada tindakan, dapat dianggap membiarkan atau negara tidak hadir menjaga keselamatan rakyat. Kalau gagal mencegah berarti negara tidak profesional menjaga keamanan. “Rakyat akan bertanya, kok sudah tahu mengapa jebol,” ujar Din Syamsudin.
Din pun menilai, Moeldoko perlu memberi penjelasan dengan sejelas-jelasnya seperti tentang indikasi adanya 30 teroris itu. “Di mana mereka berada, lewat mana mereka memasuki ibu kota, dan lain sebagainya. Berdasarkan informasi itu seharusnya mereka ditangkal dan sudah ditangkap,” ujarnya.
Bila tidak, lanjut Din, sinyalemen Moeldoko itu akan mudah diduga sebagai asal ngomong, atau omongan semacam itu akan dinilai sebagai bagian dari skenario menakut-nakuti rakyat. Din merasa perlu menanggapi pernyataan Moeldoko ini karena jika terjadi aksi teror nanti biasanya selalu dikaitkan dengan kalangan Islam.
Umat Islam akan merasa dirugikan apalagi jika ada generalisasi. Umat Islam sudah kenyang dijadikan tertuduh dengan isu terorisme.
Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepolisian untuk menindaklanjuti pernyataan Moeldoko itu. Menurut Bambang, aparat memiliki kecakapan untuk menindaklanjuti pernyataan Moeldoko tentang ancaman terorisme.
“Kalau informasi awal sudah dapat, maka kita minta aparat mulai bergerak dan menindak indikasi yang disampaikan Pak Moeldoko,” kata Bambang Soesatyo, Kamis kemarin (27/6/2019).
Pengamat Terorisme dan Intelijen Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, pernyataan Moeldoko justru sumir, sebab Polri berdasarkan UU nomor 5 tahun 2018 memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terduga teroris yang baru dianggap terindikasi.
Bila sudah sampai di Jakarta, layaknya polisi sudah melakukan penangkapan. “Karenanya pernyataan Moeldoko menjadi sumir, sudah punya informasi 30 orang teroris masuk Jakarta akan ikut aksi di depan MK, tetapi kenapa tidak ditangkap sebelum mereka masuk Jakarta?” kata Harits.***
Editor: denkur
Sumber: republika
