DARA | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, akan membentuk tim diplomasi Jawa Barat yang bertugas sebagai agen kerja sama dengan pihak luar negeri. Tim ini akan beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar RI asal Jabar.
“Mereka akan menyambungkan pintu kerja sama luar negeri dan mengenalkan Jabar,” kata gubernur, di rumah dinas Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/03/19).
Ia mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Mashudi, terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respon positif. Mengenai nama dan jumlah anggotanya saat ini masih dirumuskan.
“Saya sudah minta ke Kemenlu dan responnya baik, jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itu pun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau tim diplomasi Jabar kita belum putuskan,” ujarnya.
Ia ingin ada program penguatan diplomasi Jabar. Jadi tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk ke dalam sebuah sistem sehingga kebutuhan yang kapasitasnya tidak dimiliki oleh ASN dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut.
“Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya,” kata dia.
Saat ini perlu Pemmprov Jawa barat sedang menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis. Dalam sistem ini , dalam sisddtem ini pemerintah menjadi akselerator pembangunan, bukan operator.
Jadi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja melainkan bekerja sama dengan pihak lain atau pentahelix. “Dengan birokrasi 3.0 ini kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan. Contohnya program diplomasi Jabar ini atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP),” ujarnya.
Birokrasi 2.0 atau birokrasi performa yaitu reward-punishment saat ini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi ini masih menganggap urusan pembangunan urusannya birokrasi atau seolah-olah kemajuan pembangunan itu harus dilakukan oleh dinas.
“Nah birokrasi 3.0 tidak seperti itu,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
