Di tahun 2021 ini program air bersih, sanitasi dan penataan kawasan kumuh tetap akan diprioritaskan. Namun, anggaran tidak hanya mengandalkan dari pemerintah. Tapi akan mencoba menggandeng pihak lain.
DARA – Demikian dikatakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erwin Rinaldi, di kantornya, Senin (11/1/2021).
Tiga hal tersebut, lanjut Erwin, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memang memprioritaskan universal akses.
“Kita mengoptimalkan anggaran-anggaran dan program-program dari berbagai multi penganggaran, dari provinsi juga dari APBN, seperti DAK. Ada juga program strategis yang walaupun anggarannya tidak turun kesini tapi manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Erwin juga punya rencana mengupayakan sumber-sumber pembiayaan dan model pelaksana pekerjaan yang lain, karena tidak mungkin dikerjakan oleh anggaran pemerintah semua.
Menurutnya, jika melihat struktur investasi infrastruktur pemukiman, 70 persen masyarakat membangun sendiri. Contohnya sumur air bersih. Masyarakat biasanya membuat sendiri, atau dilakukan pengembang komplek perumahan yang nantinya dijual ke masyarakat.
“Nah tugas kita adalah melakukan upaya pembinaan kepada masyarakat bahwa air bersih yang benar itu yang begini. Air bersih harus dicek nanti sumbernya seperti ini, sanitasi yang benar seperti ini,” ujarnya.
“Kita optimalkan inovasi dan upaya seperti itu supaya bisa lebih banyak menggaet anggaran dari pihak lain, dari CSR atau program sharing dengan perusahaan-perusahaan,” imbuhnya.
Saat ini, kata Erwin, target pencapaian Pemkab Bandung dalam program air bersih dan sanitasi sudah melebihi rata-rata daerah lain di Jawa Barat. Namun, tentu masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai seperti penataan daerah kumuh.
Kumuh itu meliputi pembenahan jalan lingkungan, perbaikan rumah termasuk sanitasinya. Dari data awal, ada sekitar 1.300 hektar daerah kumuh yang tersebar di Kabupaten Bandung.
“Kalau ngomongin daerah kumuh itu bukan berarti satu wilayah terblok kumuh semua. Tapi hanya spot-spot tertentu, misalnya daerah perkotaan yang padat penduduk, daerah pinggiran (urban) dan daerah-daerah yang mungkin teraliri banjir,” katanya.
Di daerah-daerah tersebutlah yang akan menjadi target pembenahan sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan Disperkimtan.
“Kita punya SK kumuhnya, tapi fokus kita kan kumuh perkotaan. Kita punya karakteristik kan banjir, artinya dijalur sungai gitu ya, itu rentan juga. Kepadatan penduduk juga mengakibatkan akses terhadap infrastruktur pemukimamnya jadi kumuh, MCK kurang karena banyak orangnya dan sebagainya. Jadi yang akan kita kerjakan itu lebih ke inovasi, kalau tugas mah kan sudah jelas, air bersih, sanitasi, rutilahu, lingkungan , dan bedah kampung,” ujarnya.
Kedepan, lanjut Erwin, pihaknya akan mengoptimalkan model-model dan inovasi untuk mempercepat pencapaian target, tapi yang pemerintah buat itu masih sebatas stimulan, tidak bisa dikerjakan semua karena terkendala anggaran, sehingga ia akan terus memaksimalkan upaya untuk bisa menggandeng pihak-pihak lain sebagai sumber anggaran.***
Editor: denkur
