Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019 memberikan dana hibah senilai Rp27,3 miliar kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar.
DARA | BANDUNG – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, dana hibah untuk BKKBN sudah rutin.
“Sejak jaman Pak Aher (Gubernur Jabar Ahmad Heryawan), ada hibah yang diberikan pemprov kepada BKKBN. BKKBN itukan unsur pemerintah pusat, ya. Diizinkan untuk diberikan hibah,” ujarnya saat dihubungi via telepon selularnya, baru baru ini.
Dana hibah senilai Rp27,3 miliar tersebut dialamatkan untuk tim pendamping desa dan tim pendamping kelurahan. Mereka, adalah tenaga-tenaga yang direkrut BKKBN untuk melancarkan pekerjaan sosialisasi dan penanganan KB, misalnya pemasangan alat kontrasepsi, penanganan-penanganan ketika ada kebijakan baru dan sebagainya.
“Ini sudah berjalan, saya sih optimis ya. Pos penyampaiannya by name by addres itu sudah ada. Tinggal bila ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia, tinggal update aja. Sesungguhnya itu,” katanya, Kamis (12/11/2020).
Politisi PKS dari Dapil Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta mengatakan, penyerapan dana hibah tersebut tidak ada masalah, sebab program itu bukan diusulkan setelah dananya datang, tetapi sudah dirancang sejak pengajuan di APBD.
Adapun soal tolak ukur keberhasilannya, menurut politisi kelahiran Surabaya 25 November 1967 ini, program itu pekerjanya sudah jelas.
“Program ini kan orang-orangnya sudah jelas, ya. Ketika honornya bisa sampai, kita sudah selesai gitu,” ungkapnya.
Jadi, kata Gus Ahad, panggilan karib dari Abdul Hadi Wijaya, dana hibah ini diperuntukan untuk honor sekian banyak pekerja.
“Jadi ini untuk honor sekian banyak. Saya lupa angkanya ya. Seribu orang lebih lah tim pendamping di desa dan kelurahan. PB dan PPK namanya,” ungkapnya.
Pekerjanya, menurut Gus Ahad, para profesional, dalam tanda petik fungsional. “Jadi orang-orang yang secara defacto membantu sangat banyak. Jawa Barat itukan provinsi dengan jumlah peserta KB terbesar,” ujarnya.
Berkat dedikasi mereka pada pekerjaannya, Komisi V DPRD Jabar, kata Gus Ahad ikut mengusulkan agar honor tambahan para fungsional dalam tanda petik ini dinaikkan.
“Cuma dalam pembahasan kemarin, masih belum. Masih belum disetujui, lah. Masih ada yang lebih prioritas,” katanya.
“Kami mengusulkan di tahun mendatang bisa lebih bagus lagi. Ada peningkatan insentif,” pungkasnya.***
Editor: denkur
