BPOD Menurun Kendala Pengembangan Pendidikan di Jabar

Rabu, 3 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DARA I Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat soroti penurunan dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BPOD).

Anggota Komisi V DPRD Jabar Hj Sari Sundari saat kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX menyatakan penurunan BPOD tersebut akan menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.

Kunjungan kerja Komisi V DPRD Jabar ke Kabupaten Majalengka itu juga untuk mengevaluasi anggaran triwulan I Tahun 2023. Selasa, (2/5/23).

Dalam kesempatan evaluasi anggaran, Komisi V menggali apa yang menjadi kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM mengatakan, hasil evaluasi anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang dipangkas karena terjadi penurunan BOPD.

Harapan besar terlontar dari Sari Sundari agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan baik.

“Kita berharap Pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa di cover,” kata Sari.

Sari pun menanggapi dampak dari program Sekolah Gratis dari Pemprov Jawa Barat. Dalam penilaian Sari program Sekolah Gratis itu menjadi multi presepsi bagi orang tua siswa yang menganggap bahwa pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeserpun.

“Hal ini menjadi masalah, sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena dengan kalimat ‘gratis’ orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite pun masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut,” tegas Sari.

Pihaknya akan mencoba mendorong Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan pendidikan di daerah bisa seimbang.

Terlebih Sari pun meminta Disnaker untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.

“Terkait dengan kompensasi yang diberikan perusahaan agar lulusan Smk dan Sma tidak disamakan, lulusan SMK punya skill lebih dari lulusan SMA,” pungkas Sari.

Berita Terkait

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan
DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah
Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity
Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat
DPRD Jabar Apresiasi Pemdaprov Raih IGA 2024
Kenapa Angka Pengangguran di Jabar Masih Tinggi? Begini Kata Politisi PKS Iwan Suryawan
Humaria Buka Akses Komunikasi untuk Warga Kabupaten Bandung
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:48 WIB

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:42 WIB

DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2024 - 22:07 WIB

Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:53 WIB

Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:02 WIB

Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat

Berita Terbaru