Klarifikasi soal statement, Forum Peduli Bandung Utara (Forbat) geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Senin (21/3/2022).
DARA – Statement itu muncul dari anggota DPRD KBB, Sundaya yang menyebut ada mall administrasi anggaran di era kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan.
“Kita ingin mengklarifikasi kebenaran (statement) yang diutarakan Pak Sundaya, tentang statement beliau di salah satu media, bahwa terjadi mall praktek APBD,” ujarnya pada wartawan usai audensi dengan Sundaya di dewan KBB.
Pihaknya mendapat penjelasan secara rinci tentang statement Sundaya, langsung dari yang bersangkutan. Namun, penjelasan dari Sundaya tersebut baru keterangan sebelah pihak.
Forbat, memastikan untuk melakukan hal yang sama pada Hengky Kurniawan dalam waktu dekat. “Kita akan mendatangi Pemkab Bandung Barat, karena kita ingin suatu kejelasan, jawaban langsung dari plt (Hengky Kurniawan),” tegasnya.
Apabila kemudian ditemukan adanya mall administrasi seperti yang diutarakan Sundaya, maka pihaknya akan melaporkan pemerintah KBB pada aparat hukum.
Begitu juga apabila statement Sundaya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Forbat tidak segan-segan melaporkannya ke dewan kehormatan.
“Karena ini sudah di arena publik, kan bagian pencemaran nama baik dan bisa kena Undang-undang ITE, ya kita akan laporkan,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya mengungkapkan kekesalannya tentang anggaran buat masyarakat miskin (maskin) pada APBD KBB pada tahun 2022, yang tercover hanya sebesar Rp8 miliar, dari total pengajuan semula Rp17,5 miliar.
Padahal anggaran tersebut, menurutnya sudah tercantum di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran tersebut dialokasikan untuk biaya pengobatan maskin sebesar Rp10 milliar, Jampersal Rp5 miliar dan Jampersal abnormal Rp2,5 milliar.
Justru anggaran buat pembangunan Litle Madinah di alun-alun Cililin, yang menelan anggaran Rp16 miliar serta pembangunan drainase di Lembang, malah diprioritaskan.
“Realisasi anggaran maskin jadi Rp8 milliar tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Eh, pembangunan alun-alun Cililin dan Lembang, malah didahulukan. Ini yang wajib jadi sunat, yang sunat jadi wajib,” ujarnya.
Seharusnya, untuk realiasasi program pembangunan berdasarkan pertimbangan urgensi dan melihat postur anggaran saat ini.
Kata Sundaya, bisa saja pembangunan Alun-alun Cililin dan Lembang dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Jangan dipaksakan pada triwulan pertama dengan postur anggaran KBB saat ini yang masih terbatas.
“Menurut hemat saya pembangunan Cililin, sunah. Kenapa harus mengutamakan yang sunah. Dan ingat, perlu juga diperhatikan postur anggaran kita. Katanya sampai sekarang kas budget KBB, hanya Rp59 milliar,” ucap politisi dari Partai Gerindra ini.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan anggaran pembangunan alun-alun Cililin, tidak bisa tercover seluruhnya oleh APBD KBB. Wacana bakal dapat dana pendampingan dari APBD Propinsi Jawa Barat (Jabar), belum pasti juga.
“Saya takutnya seperti pembangunan gedung dewan, yang semula digadang-gadang bakal dapat dana pendampingan dari provinsi Jabar. Nyatanya tidak ada,” ujar Sundaya.
Editor: denkur
