Ketua KSPSI Bandung Barat kesal kepada bupati. Begini ceritanya.
DARA | Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), gagal beraudensi dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, hari ini (Kamis, 13/3/2025).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI KBB, Kiki Permana Saputra pun kesal dan marah.
Kiki mengatakan Sekda Ade Zakir harus tanggungjawab atas tersendatnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat ini.
“Batalnya audiensi ini bukan kesalahan Pak Bupati, melainkan kelalaian sekda yang seolah memutus informasi ini atau mungkin tidak menyampaikannya sama sekali kepada bupati,” ujar Kiki.
Menurut Kiki, bukan kali ini saja pihaknya gagal melakukan audensi dengan pemangku kebijakan tersebut.
Sebelumnya, serikat pekerja tersebut telah mengajukan audiensi terkait isu ketenagakerjaan, namun selalu menemui hambatan yang sama.
“Kami pernah mencoba melayangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi ketenagakerjaan. Namun, kami tunda karena pada hari yang sama ada kunjungan menteri perdagangan,” tutur Kiki.
“Akhirnya, kami mengajukan audiensi yang dijadwalkan oleh sekda, tapi saat itu Penjabat (Pj) Bupati yang kini kembali bertugas sebagai sekda tidak menemui kami tanpa alasan atau konfirmasi,” imbuhnya.
Saat itu, audiensi sempat diterima Asisten Daerah Setda KBB, namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan, pada 14 Februari 2025, KSPSI kembali melayangkan surat pemberitahuan rencana aksi unjuk rasa terkait kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja, yang rencananya akan dilaksanakan pada 26-27 Februari.
Namun, rencana tersebut kembali ditunda karena bertepatan dengan jadwal Retreat Kepala Daerah Serentak se-Indonesia di Magelang.
“Dari kronologi ini, kami bisa memahami situasi dan kondisi pemerintah daerah. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, kenapa birokrasi di Bandung Barat seperti ini? Bukankah pemerintah daerah seharusnya organisasi yang terstruktur dengan baik?” ujar Kiki.
Kiki juga mengkritik cukup pedas, bila organisasi yang menjadi mitra strategis pemerintah ini saja terkesan diabaikan, bagaimana dengan masyarakat biasa yang ingin menyampaikan keluh-kesah mereka.
“Seharusnya, kalau bupati tidak bisa ditemui, wakil bupati yang menemui dan menyampaikan alasannya. Minimal ada balasan surat konfirmasi. Lucunya lagi, kami mengirimkan surat permohonan audiensi melalui sekda dan menembuskannya ke sekda melalui pesan pribadi. Awalnya dijawab ‘iya’, tapi sampai sekarang tidak ada konfirmasi. Malah yang mengonfirmasi dari dinas tenaga kerja, itu pun tanpa kepastian kapan audiensi akan dijadwalkan ulang,” ujarnya.
Kiki menekankan audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan saran dan masukan bagi bupati terkait ketenagakerjaan, termasuk solusi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan peran pekerja dalam pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
“Sayangnya, bagaimana aspirasi ini bisa tersampaikan jika bertemu saja sulitnya luar biasa? Kami menyimpulkan bahwa Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail perlu mengevaluasi kinerja Sekretaris Daerah. Jangan sampai komunikasi yang tidak terbangun dengan baik ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya,” tuturnya.
Meski demikian, KSPSI tetap berharap agar bupati dan wakil bupati dapat meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dan membuka ruang diskusi terkait ketenagakerjaan di masa mendatang.***
Editor: denkur
