BPJS jangan bebankan tanggung jawab keuangan kepada pemerintah daerah. Lembaga penjamin kesehatan ini harus dapat menanggulangi masalalah keuangannya sendiri.
DARA | BANDUNG — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus bertanggung jawab atas masalah anggarannya sendiri. Jangan membebani pemerintah daerah untuk melakukan peminjaman pusat.
“Jangan asal melimpahkan permasalahan ke daerah,” kata Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, kemarin, menanggapi pelayanan kesehatan BPJS terkait masalah kemaceten keuangan yang tengah dihadapi badan ini.
Menurut bupati, BPJS merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga ini bertugas memberikan jaminan kesehatan nasional rakyat Indonesia.
“Kalau kemudian dilimpahkan ke daerah untuk berhutang ke pusat, itu sama saja membebani pemerintah daerah melalui hutangnya,” ujar Dadang.
Mestinya, lanjut dia, karena ketidakmampuan BPJS saat ini, pemerintah daerah jangan menjadi korban. “Kami tidak akan melakukan pinjaman ke pusat. Biar saja BPJS yang melakukan pinjaman sendiri ke pusat,” katanya.***
Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusmawan
